SURABAYA KANALINDONESIA.COM – Rabu (9/4/2025) DPRD Jatim menggelar Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur dengan agenda penting Pemandangan Umum Fraksi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur akhir tahun anggaran 2024.
Dari surat undangan yang beredar acara ini akan dihadiri oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Dardak, SekdaProv Jatim Adhy Karyono dan Para Kepala Dinas serta Anggota DPRD Jatim.
Periode ke 2 Khofifah menjadi Gubernur Jatim sepertinya tidak diikuti perubahan gaya Khofifah untuk terlambat datang ke acara Paripurna di DPRD Jatim. Keluhan yang selalu menjadi keprihatinan para wakil rakyat ini tetap saja terjadi.
Begitulah, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa pada acara yang membahas LKPJ ini datang terlambat hampir satu jam. Ia baru tiba sekitar pukul 11.18 WIB, saat agenda sudah memasuki pembacaan Pemandangan Umum (PU) dari fraksi-fraksi.
“Kok suka terlambat ya,” kata salah anggota DPRD Jatim.
Sekdaprov Adhy Karyono tampak keluar ruang rapat paripurna untuk menjemput Gubernur Khofifah di area bawah gedung dewan. Setibanya di lokasi, Khofifah langsung menuju ruang VVIP lantai dua sebelum akhirnya bergabung ke ruang sidang.
Sementara itu, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak hadir sejak awal dan tetap berada di ruang paripurna, menyimak langsung penyampaian sikap politik fraksi-fraksi terhadap laporan kinerja tahunan gubernur.
Ini berbeda dengan saat Adhy Karyono saat menjalankan tugasnya sebagai Pj Gubernur Jatim, acara Paripurna selalu berjalan tepat waktu. Bahkan Adhy Karyono datang 15 – 30 menit sebelum acara dimulai.
Entah siapa yang harus berbenah, Khofifah atau tim Protokol yang mengatur jadwal acara. Padahal dalam undangan ada catatan bahwa :
“Dalam setiap Paripurna, Toleransi keterlambatan pembukaan rapat Paripurna paling lambat 30 (tiga puluh) menit dari jadwal”. Tentu tim Protokol sangat paham dengan “catatan” ini.
Sementara itu tingkat kehadiran anggota DPRD Jatim juga perlu mendapat perhatian serius. Sebagai catatan dari total 120 wakil rakyat, hanya 89 yang hadir. Artinya, 31 anggota DPRD Jatim absen dalam forum strategis tersebut. Adapun daftar kehadiran fraksi yang dibacakan oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Jatim, Syamsiar Aulia Rahman, menunjukkan angka sebagai berikut:
- Fraksi PKB: 19 anggota
- Fraksi PDI Perjuangan: 13 anggota
- Fraksi Gerindra: 17 anggota
- Fraksi Golkar: 14 anggota
- Fraksi Demokrat: 9 anggota
- Fraksi NasDem: 7 anggota
- Fraksi PAN: 4 anggota
- Fraksi PKS: 4 anggota
- Fraksi Gabungan PPP dan PSI: 2 anggota
“Agenda ini merupakan bagian penting dari proses evaluasi kinerja tahunan kepala daerah. Kehadiran pihak eksekutif sangat kami apresiasi,” ujar salah satu anggota dewan yang hadir.
Pemandangan umum fraksi-fraksi akan menjadi dasar evaluasi atas kinerja Pemprov Jatim serta masukan untuk arah pembangunan pada tahun anggaran berikutnya.
Nang
