Sedangkan Prof I Gede Widhiana Suarda, SH, M Hum, Phd, menyatakan, KUHAP baru, sudah ada sebelum 2 Januari 2006 karena pada tahun itu, KUHP baru berlaku. Itu kesimpulan utamanya. Tetapi ada yang perlu digaris bawahi, tidak kemudian itu harus jadi tanpa ada proses penyusunan undang-undang yang baik dengan asas keterbukaan melalui serap aspirasi publik.
“Itu harus cepat dilakukan dalam rangka percepatan pengundangan KUHAP baru,”usulnya.
Simpulnya, FGD yang digelar hari ini, masih mengangkat topik terkait revisi KUHP karena hingga saat ini masih menjadi sorotan publik. (sumaryanto_kanalindonesia.com)
