JAKARTA KANALINDONESIA.COM – Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) secara resmi telah meluncurkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dalam bentuk online melaluiSistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) pada hariKamis (17/4). Peluncuran tersebut ditandai denganpenandatanganan nota kesepahaman antara Asbanda denganKementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia. Bertempat di Hotel Bidakara Jakarta, nota kesepahamantersebut ditandatangani oleh Plt. Ketua Umum Asbanda BusrulIman dan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri TomsiTohir.

Busrul dalam sambutannya menjelaskan, launching SP2D Online melalui aplikasi SIPD-RI ini merupakan momen pentinguntuk menunjukkan implementasi nyata fitur ini di beberapadaerah dan sekaligus memperkuat sinergi pemerintah daerahdengan BPD demi mendukung tata kelola keuangan yang modern dan terintegrasi.

“Kami berharap dengan adanyapeluncuran ini dapat menjadi inspirasi bagi seluruh pemdauntuk segera mengadopsi SP2D Online sebagai bagian darireformasi digital di Indonesia,” paparnya.

Menurut Busrul, SIPD memiliki banyak fungsi. Antara lain untukmemfasilitasi seluruh proses perencanaan, transaksi keuangan, hingga pelaporan seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Tentu hal tersebut akan sangat membantu pemda dalammelaksanakan penerapan SP2D secara online. ”Semogadengan telah ditandatanganinya nota kesepahaman ini akansemakin mempermudah dan mempercepat implementasi SP2D online di seluruh pemerintah daerah di Indonesia. BPD sebagaimitra kerja pemda berkomitmen akan terus mendukungprogram kerja pemerintah daerah yang membutuhkan layananjasa keuangan dan perbankan,” tegas Busrul.

Dalam kesempatan tersebut juga berlangsungpenandatanganan kerja sama antara Kemendagri dengan 24Bank Pembangunan Daerah (BPD) se-Indonesia, termasukBank Jatim, terkait pelaksanaan SP2D secara online melaluiaplikasi SIPD. Busrul Iman yang juga sebagai Direktur Utama Bank Jatim turut menandatangani PKS tersebut bersamapimpinan BPD lainnya. ”Kerja sama ini merupakan langkahpenting dalam mendukung digitalisasi tata kelola keuanganpemerintah daerah, khususnya dalam proses pencairan dana yang kini dapat dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan efisien melalui platform SIPD. Sistem ini memudahkankoordinasi antara Kemendagri dan BPD dalam mengelola dana pemerintah daerah secara real time,” tuturnya.

Sebagai bank daerah yang memiliki peran sentral dalamperekonomian Jawa Timur, Bank Jatim menyadari betulpentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi untukmeningkatkan kualitas layanan kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Menurut Busrul, penandatanganan PKS ini adalahwujud komitmen Bank Jatim untuk menjadi bagian aktif dalamtransformasi digitalisasi keuangan daerah. 

”Penerapan SIPD selaras dengan era transaksi non tunai dan digitalisasi sehingga harus dioptimalkan bersama – sama. Selain itu, implementasi digitalisasi keuangan daerah telahmenjadi urgensi di era seperti sekarang ini. Sebab denganadanya digitalisasi, dapat mendukung tata kelola keuangandaerah yang efektif dan efisien guna mendorong transparansiserta percepatan transaksi,” terang Busrul. Oleh karena itupihaknya berharap semoga kerja sama ini dapat terus berlanjutdan bisa membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomiIndonesia maupun Jawa Timur.

Sementara itu, Tomsi Tohir juga menegaskan, Kemendagrimemiliki peran strategis dalam membina dan mengawasipenyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, dibutuhkanprinsip keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, penegakanhukum, serta daya tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah pun, lanjutnya, wajib menyediakaninformasi yang dibutuhkan dalam SIPD RI. ”Tujuan penerapanSIPD ini adalah untuk mempermudah dalam mengambilkeputusan serta mempermudah monitoring dan evaluasimaupun mengkonsolidasikan statistik data keuangan secaraonline dan real-time,” jelasnya.

Hingga kini, sudah terdapat 22 provinsi, 28 kabupaten, dan 16 kota yang siap menjalankan SP2D Online melalui SIPD RI. ”Dengan demikian, asas transparansi akan terwujud dalamwaktu yang tidak terlalu lama,” tutupnya. Nang