“Namun semua itu terancam kandas hanya karena satu hal. Yakni, konflik dualisme legalitas. Dengan kondisi seburuk itu alangkah memalukan bila elit politik justru sibuk berebut kursi kepemimpinan dan menyalahgunakan instrumen hukum demi kepentingan segelintir kader partai” tandas Anton.
Tidak Cawe-cawe
Menghadapi konflik dualisme legalitas kepemimpinan HNSI ini, Menkumham saat ini, Supratman Andi Agtas telah menyatakan tidak akan “cawe cawe”.
Anton menghargai sikap Menkumham Supratman. Namun menurutnya, netralitas bukan berarti membiarkan adanya kekacauan administratif. Harus ada peninjauan ulang dan pembatalan terhadap SK bermasalah yang dikeluarkan setelah SK sah pertama demi menjamin kepastian hukum dan keberlangsungan program untuk nelayan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga perlu mengambil sikap. Sebagai “bapak angkat nelayan”, KKP tidak bisa hanya menonton. Saatnya memfasilitasi penyatuan kembali HNSI dalam kepemimpinan yang sah dan profesional, bukan yang politis dan oportunis.
“Nelayan butuh satu suara, bukan dua kepengurusan. Butuh kerja nyata, bukan kompetisi jabatan. Konflik HNSI ini harus segera diakhiri demi nelayan yang selama ini terpinggirkan” tegasnya.*
