Biaya Pilgub Mahal ! Layak di Evaluasi dan Digelar di DPRD saja

ANANG 15 Mei 2025 KANAL JATIM, KANAL SURABAYA
Biaya Pilgub Mahal ! Layak di Evaluasi dan Digelar di DPRD saja

SURABAYA KANALINDONESIA.COM – Wacana pemilihan Gubernur di Gelar di DPRD Jatim kembali mengemuka, alasannya, efesiensi !

Anggota Komisi A DPRD Jatim dari Fraksi Gerindra Sumarjono mengaku setuju jika Pilgub dilaksanakan di DPRD Jatim saja bukan dengan sistem pemilihan langsung. Seperti saat Pilgub Jatim tahun 1998. Saat itu Imam Oetomo sebagai Gubernur terakhir dengan sistem dipilih anggota dewan.

Sumarjono beralasan sebagai penghematan anggaran.

“Saya setuju dan mendukung penuh untuk pilgub dan pilkada digelar di DPRD,” ujar anggota komisi A DPRD Jawa Timur Sumarjono saat dikonfirmasi, Kamis (15/5 2025).

Politisi Gerindra ini lantas menjelaskan dengan pola dipilih di Dewan, akan membuat efisien anggaran di masing-masing daerah. Sebab setiap Pilgub anggarannya sangat mahal, “Pilgub Jawa Timur 2024 kemarin telan anggaran Rp 845 Milyar sehingga sangat mahal sekali. Lebih baik digelar di DPRD untuk efisiensi anggaran,” tuturnya.

Politisi asal Dapil Pasuruan – Probolinggo ini mengatakan, meski digelar di DPRD tak akan mengurangi marwah akan makna dari demokrasi. “Tentunya ada mekanisme yang perlu diatur sehingga benar-benar menerapkan demokrasi. Sekali lagi ini demi sebuah efisiensi anggaran,” jelasnya.

Diakui olehnya, jika pilkada digelar di DPRD, tentunya mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan membuka peluang lebih besar bagi praktik politik transaksional, namun, hal itu bisa ditepis jika dibuat aturan atau mekanisme yang menjunjung nilai-nilai demokrasi itu sendiri .

“Kalau pilkada di DPRD tentunya akan ada efisiensi biaya, pengurangan potensi konflik horizontal, dan peningkatan efektivitas pemerintahan. Ini yang utama,” jelasnya.

Wacana pengembalian sistem Pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi melalui DPRD kembali mencuat dan memicu perdebatan di berbagai kalangan. Wacana ini pertama kali dilontarkan oleh Ketua Umum Golkar yang kemudian disambut oleh Presiden RI, Prabowo. Usulan ini didasarkan pada sejumlah alasan, seperti efisiensi biaya, pengurangan potensi konflik horizontal, dan peningkatan efektivitas pemerintahan. Nang