YOGYAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Pemerintah Kota Yogyakarta terus meneguhkan komitmennya dalam membangun kota yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, saat menjadi narasumber dalam forum “Pemimpin Mendengar: Tindak Lanjut Visi-Misi Wali Kota Yogyakarta” yang digelar oleh Yayasan LKiS dan Election Corner UGM di Selasar Barat Fisipol UGM, Selasa (13/5).

 Forum ini menghadirkan perwakilan masyarakat dari berbagai latar belakang seperti penyandang disabilitas, buruh informal, penggiat pendidikan, aktivis lingkungan hingga akademisi sebagai bentuk praktik demokrasi partisipatif dan keterbukaan Pemerintah Kota dalam menerima masukan publik.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo hadir langsung sebagai narasumber utama dan menyambut baik berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam forum tersebut. Menurutnya, dialog terbuka dengan warga adalah fondasi penting bagi demokrasi lokal dan tata kelola kota yang responsif.

 Hasto menyatakan bahwa inklusivitas adalah nilai utama dalam pemerintahannya. “Saya ingin memastikan tidak ada lagi intimidasi terhadap kegiatan keagamaan dan seluruh warga, termasuk penghayat kepercayaan dan penyandang disabilitas, punya ruang yang sama dalam pengambilan keputusan dan kehidupan kota,” tegasnya.

 Ia juga menyampaikan bahwa seluruh peserta didik difabel di Kota Yogyakarta wajib dibebaskan dari segala biaya pendidikan. “Saya sudah meminta Dinas Pendidikan untuk melakukan survei dan memastikan seluruh anak difabel mendapatkan akses pendidikan secara gratis,” ujarnya.

 Wali Kota juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap pekerja informal. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan keterampilan pekerja di Yogyakarta.

 “Kita masih didominasi oleh tenaga kerja dengan low dan medium skill. Maka program pelatihan peningkatan kapasitas terus digencarkan agar Yogyakarta menjadi center of reference di bidang ketenagakerjaan,” tambahnya.

 Hasto menyatakan bahwa kompleksitas Kota Yogyakarta justru menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan kebahagiaan warganya.

“Yang menggerakkan kota adalah kompleksitasnya, yang penting service excellence tetap berjalan dengan baik. Kompleksitas bertambah maka ekonomi akan bertumbuh. Tidak hanya welfare tapi sudah mencapai tahap happiness,” pungkasnya.

 Sementara Dosen Fisipol UGM Amalinda Savirani menyambut baik inisiatif “Pemimpin Mendengar” sebagai bentuk konkret dari demokrasi lokal yang perlu dilakukan secara rutin. Menurutnya, forum semacam ini penting untuk menjawab tantangan Yogyakarta sebagai kota dengan mobilitas tinggi, krisis ekologi, dan ketimpangan ekonomi yang masih terasa.

 “Kolaborasi lintas sektor dan wilayah adalah kunci menghadapi kompleksitas kota,” katanya. (Chi)