“Jangan sampai nelayan yang lelah melaut siang-malam juga harus memikul beban karena negara tak mampu menertibkan tata niaga dan pungutan liar di pelabuhan. Sudah saatnya pemerintah instropeksi. Jika kinerja KKP yang tidak optimal, jangan salahkan nelayan” tandasnya.
Negara harus Hadir
Kritik serupa juga dilontarkan oleh Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS). Melalui ketua umumnya, Ir. H. Indra Utama, M.PWK., IPU, menilai bahwa pendekatan fiskal yang terlalu keras dan tidak berpihak pada realita nelayan kecil berpotensi menambah luka struktural dalam sistem tata kelola perikanan nasional.
Menurut Indra, pemerintah harus hadir bukan hanya dalam bentuk regulasi, tetapi dalam bentuk empati, perlindungan, dan pemberdayaan. Jangan sampai nelayan yang menjadi ujung tombak ketahanan pangan laut justru diposisikan sebagai beban negara. Sebagai negara maritim dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia seharusnya mampu menempatkan nelayan sebagai mitra strategis dalam pembangunan desa pesisir dan pulau-pulau kecil. Namun, kata Indra, kenyataannya masih jauh panggang dari api.
“Bagaimana mungkin nelayan kecil yang hidup dalam ketidakpastian distribusi BBM, akses pembiayaan, dan regulasi yang tumpang tindih, kini dibebani urusan audit dan target pendapatan negara? Ini bentuk cermin retak dari manajemen sektor kelautan kita,” tambahnya.
ABPEDNAS, yang menaungi ribuan Anggota BPD dari desa-desa pesisir hingga perbatasan laut, menyatakan bahwa banyak anggota BPD telah menerima keluhan dari masyarakat nelayan atas ketidaksesuaian kebijakan KKP di lapangan, mulai dari zona tangkap yang menyulitkan hingga dugaan praktik pungli di pelabuhan.
“Jika memang PNBP tidak maksimal, mari kita jujur melihat akarnya. Apakah pengawasan internal lemah? Apakah mafia distribusi BBM masih bermain? Jangan jadikan nelayan kecil sebagai kambing hitam dari kegagalan sistemik,” tegasnya.*(Sas)
