PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Warga Desa Temon, yang diwakili oleh 24 RT dan tokoh masyarakat, mendatangi Balai Desa setempat, Selasa (3/6/2025).

Kedatangan mereka untuk menanyakan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahun Anggaran 2024.

Kedatangan perwakilan warga beserta tokoh masyarakat ke balai desa tersebut menurut mereka merupakan bentuk kekecewaan atas ketidakjelasan LPJ yang seharusnya sudah disampaikan pada bulan Maret, namun hingga Juni ini belum juga terealisasi.

Sebelumnya, masyarakat telah mengirimkan pemberitahuan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa (Pemdes), dan Kecamatan untuk duduk bersama membahas LPJ. Tujuan pertemuan ini sebenarnya untuk memperbaiki situasi dan mendinginkan suasana di Desa Temon yang sedang tidak kondusif.

Namun, masyarakat sangat kecewa dengan sikap arogansi pemerintah desa yang ditunjukkan kepada mereka. Kepala desa sempat hadir sebentar namun kemudian pergi tanpa memberikan keterangan yang jelas ketika masyarakat berkumpul.

Sekretaris Desa (Sekdes) Temon, Edi Hartoyo memberikan informasi bahwa kepala desa hanya keluar sebentar dan berniat untuk kembali. Namun, nyatanya kepala desa tidak kembali dan tidak dapat dihubungi melalui telepon seluler miliknya.

Salah satu perwakilan warga, Hari Santoso, menyatakan jika pihaknya sangat kecewa dengan kejadian ini. Ia berharap pertemuan ini dapat menjadi momentum untuk memperbaiki situasi di Desa Temon yang semakin memanas karena proses penegakan hukum tidak kunjung ada titik terang.

“Harusnya ini menjadi momentum untuk memperbaiki situasi di desa kita. Kami ingin kejelasan tentang LPJ dan proses penegakan hukum yang transparan. Kami tidak ingin situasi semakin memanas,”ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut warga menuntut agar LPJ TA 2024 segera disampaikan dan dipertanggungjawabkan secara transparan; Pemerintah desa harus lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan desa; Masyarakat berharap pemerintah desa lebih mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Kondisi Desa Temon saat ini sedang tidak kondusif akibat ketidakjelasan LPJ dan sikap pemerintah desa yang tidak transparan.

Masyarakat berharap pemerintah desa dapat memperbaiki situasi ini dengan lebih kooperatif dan transparan dalam mengelola desa.