Penulis: Sitti Romlah M.Pd

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta menegakkan hukum di tengah masyarakat. Di era keterbukaan informasi dan perkembangan demokrasi saat ini, suara rakyat menjadi salah satu komponen penting yang harus diperhatikan oleh setiap institusi negara, termasuk Polri. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima layanan keamanan, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan harapan terhadap kinerja aparat kepolisian.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran publik terhadap hak-haknya, ekspektasi masyarakat terhadap tugas dan pengabdian Polri pun semakin tinggi. Masyarakat mendambakan kehadiran polisi yang humanis, profesional, serta responsif terhadap berbagai persoalan sosial. Oleh karena itu, penting bagi Polri untuk mampu menyelaraskan tugas-tugas pengabdiannya dengan kebutuhan, harapan, serta aspirasi rakyat, guna membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan kemitraan yang harmonis.

Melalui sub tema “Suara Rakyat, Tugas Polri: Menyelaraskan Harapan dan Pengabdian”, pembahasan ini bertujuan untuk mengkaji peran Polres Pamekasan  dalam merespons suara rakyat, serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, pembahasan ini juga akan menyoroti pentingnya partisipasi publik dalam mewujudkan Polri yang lebih transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan sosial.

Lantas Bagaimana peran polres Pamekasan dalam menampung dan merespons suara serta aspirasi masyarakat di era keterbukaan informasi saat ini?

1. Menyediakan Sarana Pengaduan Terbuka

Polri telah menyediakan berbagai media dan saluran komunikasi yang bisa diakses langsung oleh masyarakat, seperti:

• Call Center 110 yang melayani laporan 24 jam.
• Aplikasi layanan berbasis digital, seperti Polri Super App dan Propam Presisi, untuk pengaduan pelanggaran anggota.
• Website resmi dan media sosial institusi sebagai ruang terbuka untuk menyampaikan pendapat dan laporan.

Langkah ini dilakukan agar masyarakat lebih mudah menyampaikan aspirasinya tanpa harus datang langsung ke kantor kepolisian.

2. Mengoptimalkan Peran Bhabinkamtibmas

            Di tingkat desa dan kelurahan, Polri mengandalkan peran Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) sebagai ujung tombak. Mereka rutin hadir di tengah masyarakat, berdialog langsung, menyerap keluhan, serta menyampaikan aspirasi warga ke pimpinan Polri di wilayahnya. Peran ini sangat efektif karena bersifat personal, dekat dengan masyarakat, dan mampu memetakan potensi masalah di lingkungan sekitar.

3. Respons Cepat dan Tepat Terhadap Aduan

            Polri dituntut untuk cepat dan tepat dalam merespons setiap laporan yang masuk. Melalui sistem Command Center di berbagai Polda dan Polres, setiap laporan masyarakat dapat langsung dipantau, diteruskan, dan ditindaklanjuti oleh unit terkait secara real-time. Hal ini menunjukkan keseriusan Polri dalam menindaklanjuti suara masyarakat secara profesional.

4. Memanfaatkan Media Sosial Sebagai Ruang Interaksi

Polri aktif menggunakan media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook sebagai media komunikasi dua arah. Selain menyampaikan informasi seputar keamanan, Polri juga menjadikan media sosial sebagai sarana menampung aspirasi, kritik, maupun saran masyarakat. Akun-akun resmi Polri di tingkat pusat maupun daerah rutin merespons interaksi masyarakat yang masuk.

Dari pembahasan mengenai peran Polri dalam menyelaraskan tugas pengabdian dengan harapan masyarakat di era keterbukaan informasi saat ini, dapat disimpulkan bahwa Polri memiliki peran strategis tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang humanis dan profesional.

Polri telah berupaya menampung suara rakyat melalui berbagai saluran, seperti layanan pengaduan berbasis digital, media sosial, aplikasi layanan publik, serta program dialog langsung di tengah masyarakat. Respons cepat dan terbuka terhadap aspirasi masyarakat menjadi langkah penting dalam membangun kepercayaan dan kemitraan yang harmonis antara kepolisian dan masyarakat.

Meski demikian, Polri masih menghadapi tantangan dalam hal stigma negatif, adaptasi terhadap perubahan sosial yang cepat, serta keterbatasan sumber daya di beberapa wilayah. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen berkelanjutan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat komunikasi publik yang humanis, dan menjadikan aspirasi masyarakat sebagai bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan serta pelaksanaan tugas di lapangan.

Dengan demikian, upaya menyelaraskan harapan masyarakat dengan tugas pengabdian Polri bukan hanya menjadi kewajiban institusi, tetapi juga langkah penting dalam menjaga stabilitas sosial, memperkuat kepercayaan publik, dan mewujudkan keamanan yang partisipatif di tengah masyarakat.