MALANG KANALINDONESIA.COM – Anggota DPRD Provinsi Jatim daerah pemilihan (dapil) Malang Raya Dr. H. Puguh Wiji Pamungkas, MM memanfaatkan masa reses (serap aspirasi) dengan berbelanja banyak keluhan dari masyarakat di dapilnya.

Salah satunya yang dilakukan oleh
anggota DPRD Provinsi Jawa Timur daerah pemilihan Malang Raya psriode 2024-2029 ini dengan mendengarkan aspirasi masyarakat kecamatan Sumbermanjing Wetan (SUMAWE).

Bertempat di aula MTs Negeri 4 Malang, Selasa (1/7/2025) pria asli Malang yang akrab dipanggil Dr. Puguh ini yang diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran ini dihadiri oleh warga dan perwakilan tokoh masyarakat setempat.

Iwan salah satu tokoh masyarakat setempat mengaku senang bisa masyarakat bisa berinteraksi langsung dengan wakilnya di Dewan.

“Kami sangat bangga karena bisa bertemu dengan Bapak Haji Puguh dalam acara serap aspirasi ini, sekaligus ini menunjukan bahwa Haji terus menjaga komitmen untuk bersama dengan masyarakat”, ujar Iwan dalam sambutannya.

Saat mendapat waktu untuk menyampaikan sambutan, Dr. Puguh menyampaikan banyak hal terkait peran, tugas dan kinerja dari perjalanannya selama 10 bulan menjalankan tugas sebabai anggota dewan.

“Alhamdulillah paling tidak selama 10 bulan perjalanan menjalankan tugas sebagai perwakilan panjenengan di DPRD Provinsi Jawa Timur ada banyak hal yang sudah bisa dikerjakan dalam konteks menghasilkan produk legislasi, pengawalan anggaran (APBD) dan fungsi pengawasan jalannya roda pemerintahan”, jelas Dr. Puguh dalam pidatonya.

Sementara itu dalam sesi penyampaian aspirasi H. Subandi salah satu tokoh masyarakat yang hadir menyampaikan kekhawatirannya terkait program ketahanan pangan yang dibebankan pada dana desa sebesar 20 persen.

“Dana desa ini akhirnya habis untuk program yang tidak berdampak pada pembangunan infrastruktur, padahal dipedesaan seperti di wilayah sumawe ini betapa pentingnya infrstruktur yang memadai untuk menguatkan ekonomi masyarakat”, ujarnya.

Menanggapi hal tersebut Dr. Puguh menyampaikan bahwa ditengah regulasi pemerintah pusat yang sekrang sedang berjalan memang dibutuhkan kejeliaan pemerintah desa untuk megelaborasi seluruh kebutuhan pendanaan desa sehingga tetap bisa berdampak pada banyak hal termasuk infrastruktur dan program ketahanan pangan desa.

“Niat baik pemerintah membuat program ketahanan pangan sangat bagus, namun memang tidak bisa dipungkiri hal membawa dampak bagi skema penganggaran dana desa, disinilah kemampuan pemerintah desa untuk melakukan terobosan-terobosan serta sinergi dan kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat menjadi sangat penting”, jelas Dr. Puguh. Nang