SIDOARJO,KANALINDONESIA.COM : Aliansi Rakyat Merdeka (ARM) mendesak DPRD Sidoarjo gunakan hak interpelasi kepada Bupati Sidoarjo. Menurutnya hak interpelasi itu harus segera dilakukan, karena menyangkut kemajuan dan pembangunan di kota udang ini.

Menurut Korlap demo, Husein, apa yang dilakukan DPRD pada saat rapat paripurna menolak LKPJ Bupati tahun 2024 itu sudah benar. Sebab dengan ditolaknya LKPJ itu, berarti serapan anggaran pada tahun 2024 kemarin tidak maksimal. Kamis (24/07/2025).

“Buktinya adalah APBD Pemkab Sidoarjo pada tahun 2024, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) naik, berarti alokasi anggarannya masih kurang maksimal,” teriaknya.

Tak hanya itu, orator yang lain, Sigit juga menyoroti soal kebocoran APBD yang ada di Sidoarjo. Indikasi penolakan LKPJ oleh DPRD Sidoarjo itu menjadi bukti bahwa kinerja Bupati Sidoarjo patut dipertanyakan.

“Selain mendukung DPRD sebagai wakil rakyat yang ada di daerah. Kami ARM juga akan mengajukan pemakzulan Bupati,” tandas Sigit.

Usai berorasi di depan kantor Bupati Sidoarjo. Puluhan masa itu bergerak menuju kantor DPRD Sidoarjo. Setelah sekian lama berorasi di depan kantor DPRD. Akhirnya mereka ditemui oleh tiga anggota dewan, yakni, Supriono dari fraksi Gerindra, Kusumo Adi Nugroho dari Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Roky.

Didalam forum perwakilan puluhan masa itu disuruh menyampaikan aspirasinya.

“Mungkin bisa disampaikan secara spesifik, apa yang menjadi keluhan teman-teman,” kata H. Supriono.

Dari ARM di wakili oleh korlap, yakni Husein, sebetulnya permintaan kita ini simple pak,” kami hanya meminta kepada para wakil rakyat yang ada ini segera menggunakan hak interpelasinya kepada Bupati Sidoarjo. Kami melihat masih banyak jalan rusak, jalan kabupaten masih banyak yang gelap, yang jelas insfratruktur di Sidoarjo ini masih kurang,” ujar Husein.

Perwakilan masa yang lain, Sigit juga meminta kepada DPRD agar menjadi kontrol untuk penggunaan anggaran yang ada, lebih jeli.

“Saya melihat masih banyak ada kecurangan di penggunaan anggaran ini,” kata Sigit.

Mendengar permintaan dari sejumlah perwakilan beberapa LSM ini, H. Supriono, dari fraksi Gerindra menyampaikan menerima semua aspirasinya.

“Kami tidak dapat menuruti harapan panjenengan sakdek saknyet, namun tetap kami terima, karena kita melangkah ini juga ada dasar hukumnya,” kata Pak Pri.

H. Supriono menambahkan,” mengenai hak interpelasi, kami tidak dapat menjawab langsung, kami perlu rapat dengan pimpinan, karena DPRD sifatnya kolektif kolegial,” sambungnya.

DPRD juga berjanji akan melihat grand design kinerja Bupati dalam membangun Sidoarjo,” misalnya dalam menekan angka pengangguran, dan memberi solusi terhadap banjir dan sebagainya. Pengawas tidak hanya di DPRD saja, masyarakat juga punya peran untuk mengawasinya sebagai kontrol di lapangan,” pungkasnya.

Reporter : Irwan_kanalindonesia.com