MAGETAN, KANALINDONESIA.COM: Permasalahan kesehatan ditanah air nampaknya masih fokus pada masalah stunting. Disisi lain, kesehatan mata sebenarnya juga perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Menyikapi permasalahan ini, Yayasan Paramitra Indonesia menggelar diskusi publik, Selasa, (22/7/2025). Bertempat di ruang Ki Mageti kantor pemkab Magetan. Dengan tema “Mendorong Adanya Kebijakan Layanan Kesehatan Mata yang Komprehensif dan Inklusif dalam Mendukung SDGS”.

Direktur Yayasan Paramitra Indonesia, Asiah Sugiyanti, menjelaskan, isu kesehatan mata kerap tersisih dari kebijakan publik. Atau isu kesehatan lainnya, seperti soal stunting. Padahal, gangguan penglihatan berdampak besar, terutama bagi kelompok rentan. Seperti siswa sekolah, penyandang disabilitas, lansia, hingga ibu hamil.

“Kesehatan mata masih belum menjadi arus utama. Contohnya, banyak siswa yang terganggu penglihatannya karena penggunaan gawai berlebih, tapi ini justru sering disalah artikan sebagai promosi kacamata,” ujarnya.

Menurutnya, pelayanan kesehatan mata yang menyeluruh harus jadi bagian dari upaya pemenuhan Sustainable Development Goals (SDGs). Terlebih, UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 secara tegas mendorong layanan kesehatan penglihatan sebagai bagian dari cakupan kesehatan semesta.

“Kami ingin membangun ekosistem inklusif. Pelayanan ini bukan hanya soal kuratif seperti operasi, tapi juga promotif dan preventif. Kalau dikelola baik, bisa jadi investasi kesehatan jangka panjang,” jelas Asiah.

Pj Sekda Magetan Muktar Wahid, mengungkapkan bahwa saat ini di Kabupaten Magetan terdapat 2.995 kasus (katarak) gangguan penglihatan. Namun baru sekitar 16,2 persen atau 405 kasus yang tertangani. Selanjutnya ada Kelainan Refraksi 1.224, Glaukoma 602, Retinopati diabetik 37, Low Vision 350.

Ia berharap kehadiran Paramitra bisa membantu menjangkau masyarakat yang belum mendapat layanan.

“Masih banyak warga yang belum tertangani. Maka dari itu, kegiatan ini penting untuk merumuskan solusi yang konkret. Harapannya, pemerintah aktif, masyarakat juga aktif,” ujarnya.

Kadin PUPR ini juga mengapresiasi pendekatan partisipatif yang digunakan dalam diskusi ini. Termasuk keterlibatan organisasi disabilitas, komunitas akar rumput, dan pemangku kepentingan lintas sektor.

Diskusi dihadiri perwakilan dari Dinas Kesehatan Magetan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, PMD, Kominfo, komunitas, jurnalis, tokoh masyarakat, hingga perbankan yang memiliki CSR.
(Arif_Kanalindonesia)