SIDOARJO,KANALINDONESIA.COM : Kedatangan sejumlah kepala desa Sidoarjo, yang nglurug kantor DPRD Sidoarjo, dinilai salah alamat oleh wakil ketua umum DPC Partai Demokrasi Indonesian (PDI) Perjuangan Sidoarjo, Nadia Bafaqih, menurut Nadia, kedatangan mereka ke kantor DPRD menanyakan kenapa DPRD tidak menyetujui LKPJ Bupati itu tidak tepat. Karena tidak ada korelasinya.

“Meskipun LKPJ itu tidak tidak disetujui oleh DPRD, alokasi anggaran untuk pembangunan di masyarakat tetap terealisasi,” kata Nadia

Nah yang jadi pertanyaan, lanjut Nadia, berkembang isu di masyarakat, bahwa pembangunan infrastruktur mandek, gegara LKPJ belum di setujui. Siapa aktor intelektual di balik ini ? Masyarakat kita ini, orang awam, jangan dibuat bingung oleh kepentingan politik,” tandasnya. Senin (21/07/2025).

Dikatakan Nadia, memang harus diakuilah proses pembangunan kemarin buruk, termasuk serapan anggaran hingga silpanya cukup besar, sementara banjir tidak tertangani, luasan RT/RW tinggal berapa untuk lahan hijau, stunting dan layanan kesehatan puskesmas belum full 24 jam, itulah yang harus dipertanggung jawabkan, saya sangat sepakat dengan kritik keras dari Koalisi Sidoarjo Maju (KSM),” imbuhnya.

Berikut data Kepala Desa yang hadir di kantor DPRD Sidoarjo, Kades Plumbungan, Kecamatan Sukodono, Afif, Kades Wangkal Kecamatan Krembung Slamet Basori, Kades Penambangan Kecamatan Balongbendo Helmy Firmansyah, Kades Trompo Asri Kecamatan Jabon Samsul, Kades Arifin, Kades Mistur, Kades Khairudin, Kades Pranti Kecamatan Sedati Eko Purnomo, Kades Suharto, Kades Madenan, Kades Terung Wetan Kecamatan Krian Tarling, Kades Karangpuri Kecamatan Wonoayu Reni, Kades Slamet, Kades Ariska, Kades Zainul Abidin, Kades Tambak Sumur Kecamatan Waru Mas’ud, Kades Subiyanto, Kades Jamuri, Kades Waruberon Kecamatan Balongbendo Saiful, Kades Sumogirang Kecamatan Prambon Khusnul Khuluq.

Saat hearing di kantor DPRD Sidoarjo, gabungan kelompok Kades itu mendapat penjelasan dari Warih Andono wakil ketua DPRD Sidoarjo dari Fraksi Golkar, ia menegaskan bahwa hubungan DPRD dan Bupati Sidoarjo tidak ada masalah.

“Memang ada penolakan LKPJ 2024, tetapi tidak mempengaruhi proses pemerintahan apapun.
Tidak ada pengaruh apapun pada anggaran desa yang sudah dibuat sebelumnya oleh bapak bapak kepala desa,” kata Warih.

Warih berharap, para kepala desa diharapkan tidak berasumsi sendiri , karena dinamika di Sidoarjo masih baik-baik saja.

“Saat ini yang sedang dibahas adalah tafsir PAK yang masih belum sepakat,” ungkap Warih Andono.

Reporter : Irwan_kanalindonesia.com