“Pertama-tama kami banggakan kepada adik-adik mahasiswa yang telah berhasil menyisihkan hampir 1894 mahasiswa. Selamat datang adik adik semua di sini (Unesa),” sambutnya di atas podium.
Prof Latif melihat karya para finalis ini jika diberi sedikit stimulan mereka akan melasat. “Saya yakin adik-adik ini bisa melesat,” pujinya.
Program ini, menurut dia, sesuai dengan Instruksi Presiden tidak lain untuk mengentas kemiskinan.
“Apa yang dilakukan adik adik atau gagasan ini, sebenarnya kami tidak hanya ingin mengadu atau mengompetisikannya. Tapi lebih luas lagi,” jelas Prof Latif.
Dari sini, lanjutnya, mereka sejak dini sudah panya awarness mendefinisikan semua gagasan dan karyanya untuk pemberdayaan masyarakat.
“Ini adalah ruang diberikan untuk adik adik turut berjuang ikut memperhatikan saudara saudara kita dalam mengentas kemiskinan yang membutuhkan kontribusi, Inovasi dan solusi dari adik-adik semuanya,” harapnya.
Di tahun berikutnya, ia berharap panitia agar karya ilmiah mereka bisa monetes. Sehingga bisa memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat desa agar segera bisa mengatasi problematikanya.
Delapan tim dari perguruan tinggi se Indonesia ini berhasil menyisihkan 482 tim peserta yang melibatkan 1894 mahasiswa.
Para finalis ini sehari sebelumnya (13/7/2025) telah mempresentasikan karya ilmiahnya di hadapan lima panelis yang ahli di bidangnya.
Mereka antara lain Prof Dr Ali Agus Komisaris ID Food Dosen Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Drs Syamsul Widodo MA Direktur Jendral Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal), Leo Efriansyah SSTP MSI Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal Kemenko PM, Diah Kusuma Pitasari SP MM Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemenko PM dan Sugeng Bahagijo Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Digitalasi Kemenko PM.
Masing-masing finalis beradu argumentasi dalam durasi yang sudah ditentukan oleh panitia dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melalui Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu (KPMDDTDT). (Aba)
