SURABAYA KANALINDONESIA.COM –Pemerintah Provinsi Jawa Timur diminta untuk melakukan peningkatan PAD non pajak dengan memaksimalkan atau melakukan optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Salah satunya yaitu
Aset milik Pemprov Jatim. Desakan ini berasal dari Komisi C DPRD Jatim.
Bukan tanpa alasan, data di Komisi bidang keuangan ini menyebutkan ada Pemprov Jatim memiliki 4667 aset yang tersebar mulai perkotaan hingga hutan di Jatim.

Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur Pranaya Yudha Mahardika mengatakan selama ini dari aset yang banyak itu Pemprov belum juga melakukan optimalisasi aset, kalau pun ada hanya 20 persennya saja.

“Dari jumlah itu baru 1086 aset yang tersertifikasi. Meski demikian dari jumlah yang tersertifikasi itu belum semuanya berfungsi optimal,” katanya, Senin (4/8/2025).

Padahal hitung -hitungan angka yang masuk PAD kalau yang tersertifikasi dikelolala secara oprimal, kata
Politisi Fraksi Golkar ini bisa menghasilkan PAD Rp58,2 Triliun. “Hanya saja jika dilihat tahun kemarin PADnya baru Rp17 miliar. Ini karena aset yang berfungsi baru puluhan saja,” ungkapnya.

Yudha mendorong agar pemerintah bisa memanfaatkan aset ini dari sisi ekonomi untuk mengejar PAD. Selain itu aset juga harus didata lengkap dan harus ada roadmap yang jelas. “Harus diakui masih banyak aset yang terbengkalai. Untuk optimalisasi ini tentu tidak mungkin menunggu sertifikasi dulu. Artinya sembari mengurus sertifikasi bisa dilakukan penawaran kepada investor,” jelasnya.

Menurut Yudha ada memang ada kendala dalam penanganan aset di Jatim. Misalnya ada yang sudah menghuni dari generasi ke generasi yang membuat sulit ketika pemerintah ingin menggunakan kembali aset tersebut. Selain itu ada juga yang menghuni aset tersebut namun tidak mau setor PAD. “Kemudian proses pengurusan sertifikasi oleh BPN ini kan juga membutuhkan waktu yang lama,” katanya.

Lebih lanjut Yudha mendorong berbagai langkah Badan Pengelola Aset Keuangan Daerah (BPKAD) Jatim. Salah satunya aplikasi Siap Sewa. Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah dan meningkatkan pendapatan daerah melalui penyewaan aset. BPKAD Jatim telah menyiapkan inventarisasi aset, kajian aset, dokumentasi video, dan aplikasi Siap Sewa untuk memfasilitasi proses penyewaan. “Program ini belum dimiliki BPKAD daerah lain,” pungkasnya. Nang