Mantan Menteri Sosial RI ini juga mengajak masyarakat Jawa Timur untuk menjaga suasana tetap kondusif. Ia menekankan pentingnya nilai persaudaraan, persatuan, dan kekeluargaan agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah.
“Perbedaan pendapat adalah hal wajar dalam kehidupan berdemokrasi, tetapi harus disalurkan melalui jalur yang tepat, santun, dan bermartabat. Jangan sampai ada peserta didik yang justru ikut dalam aksi yang berpotensi anarkis, karena konsekuensinya bisa sangat merugikan masa depan mereka,” pungkas Khofifah.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aries Agung Paewai, menambahkan bahwa sesuai Nota Dinas Nomor 800/5171/101.1/2025, seluruh cabang dinas diminta mengambil langkah strategis dalam melindungi peserta didik. Rakor terbatas telah digelar bersama 24 kepala cabang dinas serta Ketua MKKS SMA/SMK Negeri dan Swasta pada Minggu (31/8).
Aries merinci, di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, pelaksanaan ujian formatif dilakukan daring dari rumah dengan pengawasan wali kelas dan orang tua. Sementara di Kota Malang, beberapa sekolah di kawasan Tugu dan sekolah kompleks melaksanakan ujian daring karena adanya informasi aksi di sekitar gedung DPRD Kota Malang. Adapun sekolah lain tetap melaksanakan ujian luring dengan pengawasan ketat.
“Kami berharap kepala sekolah, guru, dan wali kelas betul-betul mengawasi agar siswa tidak keluar sekolah di jam pelajaran. Termasuk orang tua agar mengingatkan putra-putrinya supaya tidak terlibat aksi yang berpotensi merugikan masa depan mereka,” jelas Aries.
Dengan langkah-langkah tersebut, Pemprov Jawa Timur berkomitmen menjaga keseimbangan antara keberlangsungan pendidikan, pelayanan publik, dan keamanan masyarakat.(Tim)
