“P-APBD 2025 ini bukan sekadar angka-angka, melainkan amanah untuk memperkuat kualitas hidup masyarakat. Kami berkomitmen agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat Jatim” pungkasnya.
Perlu diketahui rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama ini selanjutnya akan dievaluasi oleh Kemendagri sebelum ditetapkan secara resmi menjadi Peraturan Daerah. Evaluasi ini merupakan bagian dari mekanisme pengawasan agar P-APBD sesuai dengan aturan dan kebijakan fiskal nasional.(Tim)
