Ia menyampaikan bahwa meski demo adalah tanda demokrasi yang hidup, anarki adalah sisi lain yang muncul karena adanya ketidakpuasan. “Jika ada demo, berarti demokrasi kita hidup, tapi anarkinya ini yang saya kurang sepakat,” ujar Bung Picter.
Menurutnya, aksi anarki seringkali terjadi karena ada masalah yang tidak kunjung didengar oleh pihak berwenang. “Anarki ini karena ekonomi,” katanya.
Ia menambahkan bahwa masyarakat merasa suara mereka hanya akan didengar jika melakukan tindakan yang ekstrem. “Biasanya anarki baru didengar, kalau nggak anarki nggak didengar,” imbuhnya.
Selanjutnya narasumber ketiga, Andreas Pardede, tokoh aktivis 98 Jatim, membawakan materi gerakan sosial dan perubahan.
Menurutnya, Aksi massa yang terjadi belakangan ini merupakan gerakan sosial yang lahir dari adanya ketidakadilan dan penindasan.
Ia menambahkan, di mana pun ada dominasi kekuasaan politik, di situ ada ketidakadilan. Gerakan sosial saat ini, kata dia, juga diikuti oleh “amuk rakyat” yang lahir dari penderitaan.
“Jika sudah ada solidaritas dari rakyat miskin, rezim sudah tidak bisa apa-apa,” tegasnya.
Lebih lanjut, Andreas menyoroti kondisi hukum di Indonesia yang menurutnya sudah tidak lagi menjadi alat penegakan keadilan.
Ia berpendapat, hukum kini telah berubah menjadi instrumen politik, dijadikan alat negosiasi kekuasaan, dan dipakai untuk menindas rakyat.
Mantan Komisioner Bawaslu Jatim ini menegaskan, tujuan utama dari gerakan sosial ini adalah perubahan politik. Menurutnya, tanpa perubahan politik yang fundamental, kondisi sosial masyarakat tidak akan pernah membaik.
“Yang dituju sebenarnya adalah perubahan politik. Jika tidak ada perubahan itu, kondisi sosial masyarakat kita tidak akan berubah,” pungkasnya.
Pardede menyimpulkan, semua problematika yang terjadi saat ini berakar dari kegagalan rezim dalam mengelola negara.
“Kabinet sekarang cocoknya disebut kabinet pemborosan,” ujarnya, mengkritik struktur kabinet yang dinilai terlalu gemuk.
Lanjutnya “Saya menyimpulkan, semua problematika yang terjadi sekarang adalah kegagalan rezim pengelolaan negara Prabowo-Gibran. Itu adalah akarnya,” jelas Andreas. Nang
