Gubernur juga menekankan bahwa Gerakan Pangan Murah sejalan dengan peran Jawa Timur sebagai Lumbung Pangan Nusantara dan sebagai penopang ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2025 tercatat sebesar 3,09 persen, yang merupakan yang tertinggi di Pulau Jawa, dengan realisasi investasi tumbuh sebesar 7,2 persen, dan kinerja ekspor di bulan Juli 2025 meningkat hingga 20,96 persen yang setara dengan 0,51 miliar USD. Stabilitas harga bahan pokok menjadi hal yang sangat penting agar pencapaian ekonomi ini bisa berkelanjutan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
Pemprov Jatim terus melaksanakan kegiatan pasar murah di berbagai kota dan kabupaten. Pasar murah yang diadakan selalu mendapatkan respon positif dari masyarakat, yang menunjukkan adanya kebutuhan yang nyata serta menegaskan keberadaan pemerintah di tengah masyarakat,” kata Khofifah.
Inisiatif ini juga berkontribusi dalam pengendalian inflasi. Informasi dari BPS Jatim menunjukkan bahwa inflasi pada Agustus 2025 mencapai 2,17 persen (secara tahunan) dengan deflasi bulanan sebesar 0,10 persen, yang mengindikasikan bahwa harga barang kebutuhan pokok tetap terjaga.
Khofifah menutup pernyataannya dengan keyakinan bahwa Gerakan Pangan Murah harus menjadi suatu ekosistem yang berkelanjutan dari tingkat desa hingga ke kota.
Di sisi lain, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman memberikan pujian tinggi kepada Gubernur Jawa Timur atas keberhasilan provinsi ini sebagai daerah dengan produksi dan penyerapan beras yang tertinggi di seluruh Indonesia.
Menurutnya, ketersediaan dan harga pangan yang terjangkau adalah hal yang sangat penting bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci untuk membantu masyarakat dengan baik.
“Bapak Presiden memperhatikan Jawa Timur secara khusus dan meminta semua pihak untuk mendukung provinsi ini,” ujarnya.
Menteri Pertanian juga menyatakan bahwa hampir semua permintaan Gubernur Jawa Timur telah dipenuhi, kecuali distribusi beras SPHP yang saat ini sedang diperbaiki.
“Pinwil Bulog Jatim perlu memastikan tidak ada lagi keluhan mengenai SPHP, dan penyaluran beras harus sesuai dengan kebutuhan setiap kabupaten dan kota. Kita semua adalah pelayan masyarakat, dan saya meminta Dirut Bulog untuk melaporkan distribusi setiap hari,” tambahnya.
“Terima kasih kepada Ibu Gubernur, juga kepada Pangdam, Kapolda, dan Kajati atas dukungan yang telah diberikan,” tegasnya.
Dalam acara tersebut, hadir para pejabat dari Kementerian Pertanian RI, Forkopimda Jawa Timur, Kepala Satgas Pangan Mabes Polri, Walikota Surabaya, Dirut Perum Bulog beserta kepala wilayah Bulog Jatim, serta kepala OPD di Pemprov Jatim, dan semua undangan yang terhubung secara daring di seluruh Jawa Timur, termasuk Pemda, Kodim, Polres, dan Kejari.
