Aksi Unjuk Rasa Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus Bangkalan, Tidak Ingin Disusupi Pihak Ketiga

BANGKALAN, KANALINDONESIA.COM: Unjuk rasa gabungan ratusan mahasiswa yang terdiri dari kelompok PMII, HMI, GMNI, IMM, AB3, HIMABA dan terwadah dalam Aliansi CIPAYUNG Plus Bangkalan, di awal bulan September, tepatnya Senin, (1/9/2025).
Semula diprediksi akan berjalan kisruh seperti cerita yang terjadi didaerah lain. Bahkan ratusan siswa SD, SMP, SMK dan SMA yang radius sekolahnya cukup berdekatan dengan TKP unjuk rasa, diliburkan. Tidak hanya itu, puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang biasa mangkal di Stadion Gelora Bangkalan, hari ini juga memilih tutup (tidak berjualan).
Termasuk banyak masyarakat Bangkalan yang menahan diri untuk tidak keluar rumah. Karena takut akan terjadi kerusuhan seperti daerah lain yang ditayangkan di medsos maupun layar televisi.
Apalagi saat mulai start dengan berjalan kaki dari titik kumpul (Terminal Bangkalan). Terlihat ratusan mahasiswa membakar ban mobil bekas disimpang tiga Jalan Soekarno Hatta – Jalan Halim Perdana Kusuma yang disertai orasi lantang dari aksi Koordinator Lapangan (korlap), Rizal.
Tetapi semua prediksi tersebut meleset karena unjuk rasa ratusan mahasiswa yang berjalan kaki ratusan meter dari terminal menuju gedung DPRD Kabupaten Bangkalan – Jatim, berjalan aman, damai, kondusif. Berkat pengamanan dari TNI, Polri diback – up 1 peleton lebih pasukan Brimob Polda Jatim.
Dihadapan Ketua DPRD Bangkalan didampingi para Wakil Ketua DPRD dan unsur Forkopimda Bangkalan. Korlap aksi, Rizal menyampaikan bahwa berdasarkan hasil konsolidasi aksi, Aliansi Cipayung mengambil sikap, tuntutan dan desakan sebanyak 5 butir pernyataan.
Diantaranya, mendesak untuk segera membatalkan tunjangan dan kenaikan gaji DPR RI lewat Rapat Paripurna. Mendesak untuk segera syahkan RUU Perampasan Aset sebagai komitmen nyata pemberantasan korupsi. Mendesak untuk membatalkan pajak PPN 12 prosen karena dinilai menambah beban rakyat. Mendesak untuk memastikan keterlibatan lembaga pengawas independen ( Komnas J, Kompolnas dan Ombusman) dalam setiap proses hukum untuk menjamin obyektivitas Terakhir mendesak untuk segera melakukan proses hukum secara transparan dan terbuka terhadap oknum Polri yang terlibat dalam tindakan represif, bukan hanya berhenti pada pemeriksaan etik internal. Pernyataan sikap dari Aliansi Cipayung Bangkalan tersebut langsung diterima oleh Ketua DPRD Bangkalan untuk diteruskan ke pusat.
Sementara dari hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa yang ikut berunjuk rasa dan tidak mau namanya ditulis. Mengutarakan bahwa dibentangkanya ratusan meter tali rapia, memanjang di pinggir barisan mahasiswa yang sedang berjalan. Dimaksudkan sebagai bentuk berjaga – jaga agar tidak disusupi pihak ketiga yang berniat membonceng dan menciptakan suasana kekisruhan.
“Mahasiswa sebagai calon intelektual yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Bangkalan ingin menjaga marwah dalam menyampaikan aspirasi secara damai, ” ucapnya penuh rasa idealis.
“Kami tidak ingin unjuk rasa ini menciptakan ketakutan ditengah – tengah masyarakat. Apalagi disusupi dan diwarnai penjarahan pihak – pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab dan sengaja mengambil kesempatan untuk mamancing kekeruhan. Mengakibatkan citra mahasiswa menjadi negatif, ” pungkasnya.
Reporter: Sumaryanto_kanalindonesia.com