SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa provinsi ini sepenuhnya mendukung Gerakan Pangan Murah (GPM) yang diluncurkan oleh pemerintah pusat. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Gubernur Khofifah ketika ia mendampingi Menteri Pertanian RI dalam kegiatan GPM yang berlangsung di Taman Mundu, Surabaya, pada hari Selasa (23/9).

Sebagai bukti komitmennya, hingga 23 September 2025, sebanyak 828 lokasi GPM akan dilaksanakan di Jawa Timur untuk menjaga kestabilan harga serta memastikan bahwa kebutuhan pokok masyarakat dapat diakses oleh semua orang. “Ini merupakan bukti nyata upaya kami dalam menyediakan bahan pokok yang terjangkau bagi rakyat. Totalnya ada 828 lokasi GPM di seluruh Jatim,” kata Khofifah.

Sebanyak 828 titik tersebut diadakan secara kerja sama dengan rincian 222 lokasi di kecamatan, 212 lokasi di Koramil, dan 378 lokasi di kantor Polsek, ditambah 16 lokasi lainnya, dengan masing-masing titik menyediakan 3 ton sebagai hasil inisiatif dari Perum Bulog Kanwil Jatim. “Intinya adalah kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan Bulog untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok serta memastikan bahwa kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” tambahnya.

Dalam kegiatan GPM di Taman Mundu Surabaya, Bulog Jatim menyediakan beras SPHP dalam kemasan 5 kilogram seharga Rp 55. 000 dengan total pasokan mencapai 10 ton. Selain itu, terdapat juga Minyak Kita, minyak goreng dalam kemasan 1 liter seharga Rp 15. 000 sebanyak 756 liter, gula pasir GMM dalam kemasan 1 kilogram seharga Rp 17. 500 sebanyak 260 kilogram, serta komoditas lain yang dijual dengan harga di bawah pasar.

Kehadiran program pangan murah ini tidak hanya membantu meringankan beban rumah tangga, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan potensi gejolak harga.

Khofifah menekankan bahwa kegiatan ini bukan hanya acara simbolis, tetapi tindakan nyata pemerintah untuk memastikan ketersediaan, aksesibilitas, dan distribusi pangan yang merata. Jawa Timur sendiri memiliki hasil produksi beras yang melimpah. Dari bulan Januari hingga September 2025, produksi gabah mencapai 8,82 juta ton Gabah Kering Giling (setara dengan 5,1 juta ton beras), sementara kebutuhan beras provinsi ini diperkirakan sekitar 3,43 juta ton, sehingga ada surplus lebih dari 1,67 juta ton.

Namun, menurut data dari Dashboard SPHP Bulog pada periode 1 Januari hingga 22 September 2025, realisasi penyaluran beras SPHP di Jatim baru mencapai 47. 560. 905 kilogram dari target akhir tahun yang ditetapkan sebesar 189. 740. 322 kilogram, atau setara dengan 25,07 persen.

“Produksi beras perlu diimbangi dengan distribusi yang cepat dan merata. Saya mengimbau semua pihak, mulai dari Bulog, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, sampai pemerintah kabupaten/kota, untuk mempercepat penyaluran beras SPHP lewat pedagang pengecer, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Outlet Pangan Binaan, Rumah Pangan Kita, serta swalayan atau toko modern yang tidak menjual grosir. Gunakan juga aplikasi Klik SPHP untuk mempercepat distribusi agar lebih tepat sasaran dan transparan,” ujar Khofifah.

Gubernur juga menekankan bahwa Gerakan Pangan Murah sejalan dengan peran Jawa Timur sebagai Lumbung Pangan Nusantara dan sebagai penopang ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2025 tercatat sebesar 3,09 persen, yang merupakan yang tertinggi di Pulau Jawa, dengan realisasi investasi tumbuh sebesar 7,2 persen, dan kinerja ekspor di bulan Juli 2025 meningkat hingga 20,96 persen yang setara dengan 0,51 miliar USD. Stabilitas harga bahan pokok menjadi hal yang sangat penting agar pencapaian ekonomi ini bisa berkelanjutan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Pemprov Jatim terus melaksanakan kegiatan pasar murah di berbagai kota dan kabupaten. Pasar murah yang diadakan selalu mendapatkan respon positif dari masyarakat, yang menunjukkan adanya kebutuhan yang nyata serta menegaskan keberadaan pemerintah di tengah masyarakat,” kata Khofifah.

Inisiatif ini juga berkontribusi dalam pengendalian inflasi. Informasi dari BPS Jatim menunjukkan bahwa inflasi pada Agustus 2025 mencapai 2,17 persen (secara tahunan) dengan deflasi bulanan sebesar 0,10 persen, yang mengindikasikan bahwa harga barang kebutuhan pokok tetap terjaga.

Khofifah menutup pernyataannya dengan keyakinan bahwa Gerakan Pangan Murah harus menjadi suatu ekosistem yang berkelanjutan dari tingkat desa hingga ke kota.

Di sisi lain, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman memberikan pujian tinggi kepada Gubernur Jawa Timur atas keberhasilan provinsi ini sebagai daerah dengan produksi dan penyerapan beras yang tertinggi di seluruh Indonesia.

Menurutnya, ketersediaan dan harga pangan yang terjangkau adalah hal yang sangat penting bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci untuk membantu masyarakat dengan baik.

“Bapak Presiden memperhatikan Jawa Timur secara khusus dan meminta semua pihak untuk mendukung provinsi ini,” ujarnya.

Menteri Pertanian juga menyatakan bahwa hampir semua permintaan Gubernur Jawa Timur telah dipenuhi, kecuali distribusi beras SPHP yang saat ini sedang diperbaiki.

“Pinwil Bulog Jatim perlu memastikan tidak ada lagi keluhan mengenai SPHP, dan penyaluran beras harus sesuai dengan kebutuhan setiap kabupaten dan kota. Kita semua adalah pelayan masyarakat, dan saya meminta Dirut Bulog untuk melaporkan distribusi setiap hari,” tambahnya.

“Terima kasih kepada Ibu Gubernur, juga kepada Pangdam, Kapolda, dan Kajati atas dukungan yang telah diberikan,” tegasnya.

Dalam acara tersebut, hadir para pejabat dari Kementerian Pertanian RI, Forkopimda Jawa Timur, Kepala Satgas Pangan Mabes Polri, Walikota Surabaya, Dirut Perum Bulog beserta kepala wilayah Bulog Jatim, serta kepala OPD di Pemprov Jatim, dan semua undangan yang terhubung secara daring di seluruh Jawa Timur, termasuk Pemda, Kodim, Polres, dan Kejari.