PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) menerima audensi perwakilan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Ponorogo di ruang rapat parioirna, Kamis (4/9/ 2025).

Audensi ini dihadiri oleh Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Ketua DPRD Dwi Agus Prayitno, Kapolres AKBP Andin Wisnu Sudibyo, dan perwakilan Kodim 0802/ Ponorogo.

Dalam audensi tersebut, mahasiswa berharap bahwa aspirasi mereka dapat diteruskan ke DPR RI dan pemerintahan pusat. Mereka menyampaikan 7 tuntutan dan harapan seperti isu yang berkembang di masyarakat. Mahasiswa juga berharap bahwa pemerintah daerah dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah pusat dalam menyalurkan aspirasi.

Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno juga menyampaikan apresiasinya atas kedatangan mahasiswa dari PMII dan IMM untuk berdialog.

“Baik hari ini proses dialog bersama-sama mahasiswa dari PMII dan IMM dengan menghadirkan Forkopimda. Pada kesempatan kali ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa. Hal-hal yang disampaikan tentunya tidak jauh dengan apa yang berkembang di masyarakat selama ini. Kita akan mengawal bersama-sama, kita akan sampaikan ke pemerintah pusat apa yang tertuang dalam perjanjian yang ditandatangani tadi. Kita sangat mengapresiasi teman-teman mahasiswa bahwa penyampaian aspirasi, yang tentunya akan lebih damai lebih kondusif,” ujarnya.

Dwi Agus menambahkan bahwa pihaknya akan terus memantau dan mengawal tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa.

Dalam audensi tersebut, mahasiswa juga menyampaikan beberapa tuntutan dan harapan lainnya, termasuk evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Polri.

Ketua IMM Ponorogo Roby Rizki Dwiyansah menyampaikan,’ kami berharap agar Polri dapat lebih memahami dan bermasyarakat, serta mengurangi tindakan represif terhadap demonstran,”ucapnya.

Selain itu, mahasiswa juga menyinggung terkait rekening pasif yang dinilai merugikan pengusaha. Mereka berharap agar pemerintah dapat memperhatikan nasib pengusaha yang terkena dampak dari kebijakan tersebut.

“Mahasiswa bukanlah perusak atau penghancur fasilitas umum, melainkan kaum yang menyampaikan aspirasi dari masyarakat,” tegasnya.

Mereka berharap agar pemerintah dapat membedakan antara mahasiswa yang berjuang untuk menyampaikan aspirasi dan orang-orang yang mengatasnamakan mahasiswa untuk kepentingan pribadi.

Dengan demikian, mahasiswa berharap agar pemerintah dapat lebih memahami dan mengapresiasi peran mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak masyarakat

Sementara itu, Bupati Sugiri Sancoko menyampaikan terima kasih atas sikap dewasa dari mahasiswa sehingga tidak terprovokasi untuk melakukan demonstrasi yang menimbulkan anarkisme seperti di kota-kota lain.

“Kami sangat berterima kasih atas kedewasaan dan kesadaran mahasiswa Ponorogo yang tidak terpancing untuk melakukan tindakan yang tidak konstruktif,” ujarnya.

Bupati bersama Ketua DPRD berkomitmen untuk menghemat perjalanan dinas sampai akhir tahun, tidak ada perjalanan dinas ke luar kota.

“Kami bangga dengan kedewasaan bersama dan kami berharap mahasiswa tidak meninggalkan kritis. Kami tidak anti kritik dan kami akan terus mendengarkan aspirasi masyarakat,” kata Bupati.

Audensi diakhiri dengan penandatanganan berita acara sebagai bentuk kesepakatan dan komitmen bersama antara Forkopimda Ponorogo dan organisasi mahasiswa PMII dan IMM.(Adv)