SURABAYA KANALINDONESIA.COM — Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jawa Timur menekankan pentingnya efisiensi tata kelola pajak daerah dan perbaikan kinerja serapan anggaran dalam pandangan akhir terhadap Perubahan APBD (P-APBD) 2025 yang disahkan pada rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (8/9/2025) lalu.

Juru Bicara Fraksi PAN, Suli Daim menyampaikan apresiasi atas kerja Badan Anggaran dan seluruh komisi yang berhasil meningkatkan proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, ia menyoroti bahwa tambahan penerimaan pajak daerah tahun ini hanya sebesar Rp151,25 miliar, jauh lebih kecil dibandingkan tambahan pada P-APBD 2024 yang mencapai Rp697,52 miliar.

“Yang terpenting bukan hanya menambah PAD, melainkan efisiensi pemungutan. Biaya untuk memungut pajak harus semakin kecil. Karena itu, UPT Samsat dan unit pengelola pajak lainnya perlu dievaluasi, baik dari jumlah pegawai, penggunaan teknologi, hingga kerjasama dengan pihak ketiga. Remunerasi juga harus diberikan secara selektif sesuai kinerja,” tegas Suli Daim, Jum’at (12/9/2025.)

Fraksi PAN juga menekankan pentingnya mencari sumber pendapatan lain dari pemanfaatan aset daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Suli Daim menilai, meski kritik terhadap BUMD sudah sering disampaikan, hasil signifikan belum terlihat. “Ini harus mendapat perhatian serius dari Gubernur,” katanya.

Selain itu, PAN menyoroti rendahnya serapan anggaran semester I yang masih di bawah 40 persen. Menurutnya, kondisi tersebut mengindikasikan lemahnya kinerja birokrasi meski situasi berjalan normal. “Dengan sisa tiga bulan jelang tutup tahun anggaran, akselerasi serapan harus berdampak langsung pada masyarakat dan menopang target RPJMD, bukan sekadar formalitas administrasi,” ujarnya.

Di sektor pendidikan, Fraksi PAN mengapresiasi penambahan anggaran gaji guru SMA/SMK yang menjadi kewenangan provinsi. Namun, Suli Daim menekankan pentingnya tata kelola yang efisien dan akuntabel agar tidak lagi muncul pengaduan pungutan liar.

Terkait beasiswa, Fraksi PAN mendukung penambahan penerima dan besaran bantuan, dengan prioritas untuk siswa SMA/SMK swasta agar beban biaya pendidikan semakin ringan. Ia juga menyinggung disparitas kualitas pendidikan yang tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). “Masalah ini harus digarap serius dengan melibatkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk organisasi sosial keagamaan yang selama ini berkontribusi nyata di dunia pendidikan,” pungkasnya. Nang