Presiden Prabowo Akan Bersih-bersih BUMN dengan Bantuan Kejagung dan KPK

ARSO 30 Sep 2025 KANAL NASIONAL
Presiden Prabowo Akan Bersih-bersih BUMN dengan Bantuan Kejagung dan KPK

Foto : tangkapan layar channel youtube PKS Tv

JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Presiden Prabowo Subianto berencana mengirim Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membersihkan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan mengejar oknum internal yang mengambil keuntungan dari BUMN.

Menurut Prabowo, nilai aset negara yang dikelola BUMN mencapai 1.000 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp 16.679 triliun.

“Ternyata kaget banyak di antara kita tidak menduga kalau kita kumpulin semua aset negara nilainya lebih dari 1.000 miliar dollar (AS),” kata Prabowo dalam pidatonya di acara puncak Musyawarah Nasional (Munas) VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Hotel Sultan, Jakarta.

Prabowo mengungkapkan bahwa banyak birokrat yang pintar menyembunyikan aset tersebut dan mengambil keuntungan pribadi meskipun perusahaannya rugi.

“Tinggal manajemen saya perintahkan bersihkan itu BUMN. Kadang-kadang, nekat-nekat mereka itu, diberi kepercayaan negara dia kira itu perusahaan nenek moyangnya,” ujar Prabowo.

Prabowo menetapkan target keuntungan BUMN sebesar 10 persen dari aset yang dikelola.

“Kalau dagang yang biasa harusnya hasilnya itu, yang wajarnya itu 10 persen dari aset. Kalau aset kita 100, harusnya tiap tahun kita dapat 10 persen. Jadi dari 1.000 miliar dollar harusnya negara kita dapat 100 miliar dollar tiap tahun,” kata Prabowo.

Jika target 10 persen tidak tercapai, Prabowo memberikan kelonggaran dengan target keuntungan sebesar 5 persen atau bahkan 3 persen.

“Kalau dari 10 persen (tidak bisa), oke deh 5 persen. Harusnya 50 miliar dollar kan, berarti Rp 800 T (triliun), enggak defisit kita,” ujar Prabowo.

Prabowo memberikan kesempatan kepada BUMN untuk membersihkan diri dalam kurun waktu 2-3 tahun.

“Kita kasih kesempatan BUMN dalam dua sampai tiga tahun kita bersihkan,” kata Prabowo.

Dengan demikian, diharapkan pendapatan negara dari sektor BUMN semakin meningkat dan tidak akan terjadi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).