JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Presiden Prabowo Subianto menerima beberapa Menteri dari Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari Jumat, 19 September 2025. Dalam pertemuan itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf melaporkan tentang sejumlah program utama yang sedang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial, terkhusus dalam upaya penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.

Saifullah menjelaskan, salah satu langkah yang diambil Presiden Prabowo untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran adalah dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang berkaitan dengan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik. Data ini menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang sebelumnya digunakan oleh Kementerian Sosial. Data baru telah melalui proses verifikasi, validasi, dan peringkat dari desil 1 hingga desil 10, sehingga memungkinkan penyaluran bantuan sosial yang lebih efektif.

“Kami melakukan pemeriksaan lapangan terhadap 12 juta keluarga yang menerima manfaat. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial bersama pendamping yang kami miliki dan sumber daya dari BPS, ditemukan 1,9 juta yang tidak lagi memenuhi syarat untuk menerima bantuan sosial, dan oleh karena itu kami alihkan kepada mereka yang lebih berhak,” kata Saifullah.

Menteri Sosial Saifullah juga mengungkapkan bahwa pihak pemerintah sedang menyelidiki penerima bantuan sosial yang diduga terlibat dalam aktivitas judi daring. Ia menjelaskan bahwa penyelidikan ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

“Sementara ini, tentu bagi mereka yang sudah kita ketahui terlibat dalam judi, tidak akan bisa lagi menerima bantuan sosial. Kecuali mereka yang sangat membutuhkan, itu pun harus melakukan reaktivasi dan mendaftar ulang melalui desa, kelurahan, atau aplikasi yang sudah kami siapkan bersama dengan Dinsos setempat,” tambahnya.

Menteri Sosial juga melaporkan tentang penyaluran bantuan sosial yang hingga triwulan ketiga tahun 2025 telah mencapai lebih dari 75 persen. Ia menambahkan, Presiden Prabowo telah memberikan arahan untuk menjadikan bantuan sosial sebagai bentuk dukungan sementara, dan agar penerima diarahkan untuk berpartisipasi dalam program pemberdayaan yang dapat membuat mereka mandiri secara ekonomi.

“Kita ingin agar bantuan sosial ini dimengerti sebagai bantuan sementara, sebelum mereka beralih ke pemberdayaan. Bantuan sosial itu bersifat sementara, tetapi pemberdayaan itu permanen,” ucap Menteri Sosial Saifullah.

Presiden Prabowo memberikan instruksi, melalui Menteri Sosial Saifullah, untuk memperkuat program lain yang mencakup penyediaan makanan dua kali sehari bagi 35 ribu penyandang disabilitas, pengadaan gizi bagi lansia yang terlantar di atas usia 75 tahun, serta berbagai inisiatif untuk peningkatan keterampilan dan akses usaha. “Kami juga memiliki program penyediaan makanan dua kali sehari, untuk sarapan dan makan siang bagi 35.000 penyandang disabilitas,” tambahnya.

Kementerian Sosial juga akan bekerja sama dengan sektor usaha, filantropi, dan organisasi masyarakat untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, serta akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengenai kebutuhan anggaran untuk penguatan program pemberdayaan.

“Sehingga setiap tahunnya, jumlah mereka yang berhasil lulus, yang berhasil melewati proses, dan mereka yang naik kelas bisa lebih terukur,” jelasnya.