SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Proyek pemasangan saluran U-ditch di RT 4 RW 5, Kelurahan Pakis, Surabaya, kembali menuai sorotan. Pekerjaan senilai Rp278,7 juta dari APBD 2025 itu dinilai lamban, amburadul, dan berdampak langsung pada aktivitas warga.

Ironisnya, pihak kelurahan baru merespons serius setelah keluhan warga mencuat ke media. Lurah Pakis, Novi Tri Hartatiningsih, mengaku selama ini mengira proyek berjalan baik-baik saja karena tidak ada laporan resmi yang masuk.
“Selama ini saya kira baik-baik saja, tidak ada aduan. Karena sudah masuk ke media, maka saya klarifikasi apa yang harus jadi prioritas kontraktor. Ini jadi bahan evaluasi, kalau memang tidak bagus, ke depan tidak akan kami pakai lagi,” tegas Novi, Rabu (24/9/2025).

Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan: apakah pengawasan pemerintah harus menunggu gaduh di publik baru kemudian bergerak? Warga menilai lemahnya fungsi pengawasan bukan hanya dari kontraktor, tetapi juga dari lembaga yang seharusnya mengawal pembangunan.

Andre, salah satu warga, menuding LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) abai terhadap tugasnya.
“Selama ini LPMK tidak pernah terlihat. Kalau fungsinya menampung aspirasi masyarakat, kenapa masalah ini dibiarkan? Jangan tunggu masuk media dulu baru evaluasi,” sindirnya.

Proyek yang seharusnya membawa manfaat justru menimbulkan keresahan. Warga mendesak agar pengerjaan segera dituntaskan dan pemerintah serius mengevaluasi kinerja kontraktor maupun lembaga pengawas yang dianggap lemah.(Wan)