JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Mahkamah Konstitusi (MK) melanjutkan sidang pengujian materiil Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) dalam Perkara Nomor 156/PUU-XXII/2024 dan 182/PUU-XXII/2024 pada Selasa (30/9/2025). MK memanggil Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia (ARSPI), dan Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI) untuk menyampaikan keterangan terhadap permohonan ini.
Ketua AFDOKGI Suryono mengatakan kolegium idealnya adalah sebagai lembaga independen yang terbebas dari intervensi kekuasaan, sehingga ada kebebasan akademik dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang terbebas dari intimidasi, tekanan politik, atau tujuan penguasa.
“Secara keseluruhan AFDOKGI sependapat dengan pernyataan-pemohon terkait keberadaan kolegium saat ini yang tidak independen, sehingga rawan digunakan untuk kepentingan kekuasaan eksekutif,” ujar Suryono di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta.
Suryono menyebutkan AFDOKGI yang menaungi 45 institusi pendidikan dokter gigi di Indonesia telah menjalin kerjasama dengan Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia (KDGI) secara harmonis dalam rangka penyelenggaraan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi (UKMP2DG) dan penerbitan sertifikat kompetensi bagi peserta yang dinyatakan lulus pada masa sebelum maupun sesudah diundangkannya UU Kesehatan. Dengan diundangkannya UU Kesehatan, keberadaan KDGI mengalami pergeseran, dari yang sebelumnya berada di bawah Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) bergeser menjadi bagian dari Konsil Kesehatan Indonesia yang berada di bawah Kementerian Kesehatan. Begitu juga dengan 10 kolegium spesialistik/ keilmuan kedokteran gigi yang lainnya.
Suryono mengutip Pasal 272 ayat (2) UU Kesehatan yang menyebutkan kolegium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan konsil dan dalam menjalankan perannya bersifat independen. Norma tersebut menempatkan kolegium sebagi alat kelengkapan konsil sementara konsil kesehatan yang ada saat ini berada di bawah Kementrian Kesehatan, bukan menjadi lembaga independen yang terbebas dari unsur eksekutif yang berbeda dengan keberadaan konsil sebelumnya yaitu Konsil Kedokteran Indonesia yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden.
AFDOKGI juga sependapat dengan Pemohon terkait pemberlakuan Pasal 451 UU 17/2023 yang berbunyi “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Kolegium yang dibentuk oleh setiap organisasi profesi tetap diakui sampai dengan ditetapkannya Kolegium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini” adalah aturan yang represif dan otoriter. Sebab, kata Suryono, tanpa ada dasar dan alasan yang menyatakan tidak sah berlaku dari kolegium eksisting yang dibentuk oleh ikatan profesi.
Sementara itu, Ketua ARSPI Andi Wahyuningsih Attas mengatakan pihaknya berperan sebagai organisasi yang memiliki kewenangan menjaga mutu pendidikan klinik peserta didik di rumah sakit pendidikan dengan merumuskan dan merekomendasikan usulan kebijakan-kebijakan atau peraturan tentang rumah sakit pendidikan. Dia menjelaskan rumah sakit dapat ditetapkan menjadi rumah sakit pendidikan oleh menteri kesehatan setelah memenuhi persyaratan.
Berdasarkan UU Kesehatan, persyaratan, standar, dan akreditasi untuk penetapan rumah sakit pendidikan dirumuskan oleh Kementerian Kesehatan serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) dengan melibatkan kolegium. Setidaknya ada sembilan persyaratan, antara lain telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan serta memiliki variasi dan jumlah kasus yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Selain memenui persyaratan itu, rumah sakit pendidikan juga harus memenuhi standar manajemen dan administrasi pendidikan, standar sumber daya manusia, standar sarana penunjang pendidikan, serta standar perancangan dan pelaksanaan program pendidikan klinik yang berkualitas.
