JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dengan agenda mendengar keterangan DPR dan Presiden sekaligus untuk Perkara Nomor 38, 43, 44, 80/PUU-XXIII/2025 pada Senin (13/10/2025). Wakil Menteri Hukum Edhi Omar Sharif Hiariej yang mewakili Presiden/Pemerintah mengatakan telah terdapat Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN (Perubahan Keempat) dan semua pasal yang dimohonkan diuji para Pemohon telah mengalami perubahan.
“Rangkaian materi perubahan dalam RUU BUMN ini pada intinya diarahkan untuk memperkuat tata kelola dan efektivitas peran BUMN. Pemerintah menyampaikan bahwa semua pasal yang dimohonkan oleh para Pemohon mengalami perubahan dalam UU Perubahan Keempat UU 19/2003,” ujar Edhi di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta.
Dia menuturkan saat ini RUU BUMN telah disetujui DPR RI pada rapat paripurna yang digelar pada 2 Oktober 2025. Pemerintah dalam pandangan akhir Presiden yang disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyampaikan secara garis besar materi muatan penting yang diatur dalam RUU BUMN.
Poin-poin perubahan dalam RUU BUMN dimaksud antara lain transformasi kelembagaan yang semula Kementerian Badan Usaha Milik Negara menjadi Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara yang disingkat BP BUMN. Ketentuan mengenai rangkap jabatan menteri dan wakil menteri sebagai organ BUMN berlaku paling lama dua tahun terhitung sejak Putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan rangkap jabatan menteri dan wakil menteri diucapkan.
Kemudian pengaturan karyawan BUMN dapat menduduki posisi jabatan Direksi, Dewan Komisaris, atau jabatan manajerial lain di BUMN dengan mendasarkan pada kesetaraan gender. Perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan Badan Danantara, Holding Investasi, Holding Operasional, dan entitas yang dimilikinya, serta pihak ketiga yang bertransaksi dengan Badan Danantara, Holding Investasi, Holding Operasional, dan entitas yang dimilikinya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Pengaturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pegawai Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN dialihkan menjadi pegawai BP BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Terakhir penguatan kewenangan Badan Danantara untuk bertindak sebagai penjamin Holding Investasi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
Sementara itu, Ketua MK Suhartoyo juga mengaku baru mengetahui nomor UU BUMN yang baru pada pagi ini. Dia pun mengembalikan kelanjutan permohonan pengujian ini kepada masing-masing Pemohon saat terdapat perubahan norma yang diuji.
“Norma undang-undang yang dimohonkan pengujian untuk semua perkara ini katanya sudah mengalami perubahan, jadi Saudara-Saudara kan sudah bisa memahami konsekuensi yuridisnya seperti apa kalau perkara ini diteruskan,” kata dia.
Namun, Suhartoyo juga mengatakan MK akan terlebih dahulu mempelajari UU BUMN yang baru. Karena itu, dia mengatakan Pemerintah dan DPR perlu memberikan informasi dan bukti adanya perubahan norma UU BUMN khususnya pasal-pasal yang diuji para Pemohon ke MK saat ini. Selanjutnya, kata dia, MK juga belum bisa menjadwalkan sidang berikutnya untuk perkara-perkara ini.
“Tolong kami juga kan baru hari ini pagi ini mendapatkan informasi tentang nomor undang-undang itu dan penegasan soal semua norma yang dilakukan pengujian konon katanya sudah dilakukan perubahan atau sudah berubah,” tutur Suhartoyo.
