SEMARANG, KANALINDONESIA.COM: Untuk memastikan harga bahan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat, tim Satgas Pangan Polda Jateng mulai melakukan pengawasan terhadap harga dan distribusi beras di pasar.

Langkah ini bertujuan agar harga beras, baik jenis medium maupun premium, tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan kualitasnya tetap terjaga.

Penjelasan ini disampaikan oleh Wadir Reskrimsus AKBP Feria Kurniawan setelah menggelar rapat koordinasi bersama 35 kabupaten/kota di Jateng secara daring pada Selasa (21/10/2025) siang di Mako Ditreskrimsus Banyumanik, Kota Semarang.

“Salah satu tugas utama tim Satgas Pangan adalah mengendalikan harga beras di tingkat ritel, produsen, dan distributor. Maka dari itu, kami melakukan pemantauan harga beras di Jawa Tengah,” terangnya.

Dijelaskan bahwa Satgas Pangan telah melakukan pengecekan langsung ke beberapa pasar dan toko retail untuk memastikan harga jual beras tidak melebihi HET, yaitu Rp13.500 per kilogram untuk beras medium dan Rp14.900 per kilogram untuk beras premium.

Dalam kegiatan tersebut, tim Satgas Pangan bersama Bulog Jateng meninjau toko modern yang ada di Jalan Sukun Raya, Kota Semarang.

Di tempat tersebut, pihaknya memberikan nasihat kepada para pengusaha dan melekatkan stiker HET beras medium dan premium.

Untuk pengusaha yang tidak mematuhi aturan, akan diberikan peringatan, teguran, atau bahkan sanksi pencabutan izin usaha.

“Sebagai langkah awal, kami melakukan upaya edukatif dan preventif. Namun, jika pengusaha tidak menurunkan harga meski sudah diberi waktu, maka akan ada sanksi tegas,” ujarnya.

Wadir Reskrimsus mengatakan, berdasarkan data sementara, terdapat 21 kabupaten/kota di Jateng dengan harga beras di atas HET.

Dari jumlah tersebut, ada empat kabupaten/kota yang naik di atas lima persen, yakni Kabupaten Jepara, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Kendal.

“Selain mengawasi harga, kami juga mengantisipasi potensi penimbunan. Satreskrim di masing-masing Polres telah kami arahkan untuk mengumpulkan informasi serta melakukan langkah pencegahan,” terangnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa hingga pertengahan Oktober 2025, penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Jateng sudah mencapai sekitar 29 ribu ton.

Penyaluran tersebut dilakukan melalui jaringan distribusi Bulog, agar ketersediaan beras terjaga dan harga tidak melonjak.

“Kami berharap, langkah kerja sama antara kepolisian, pemerintah daerah, serta instansi terkait dapat menjaga harga beras tetap stabil dan memastikan masyarakat mendapatkan beras dengan harga serta mutu yang sesuai ketentuan,” tutupnya.(Ragil).