“Kami mengingatkan pentingnya verifikasi dan validasi. Semoga tidak terjadi penyimpangan dan Pemkab memperbaiki sebagai mitigasi risiko korupsi,” pungkas Wahyudi.
Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, menyatakan komitmennya memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah, sementara Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno menilai temuan KPK sebagai pelajaran penting bagi legislatif.
“Audiensi ini menjadi momentum penting bagi Pemkab Ponorogo untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas korupsi,” ujar Dwi.
Dukungan KPK diharapkan mampu memperkuat integritas, efisiensi, dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. (Tim)
