SURABAYA. KANALINDONESIA.COM – Anggota DPRD Jatim dipastikan tak bisa jalan- jalan ke Luar negeri menggunakan dana negara. Ini setelah APBD Jatim tidak menganggarkan untuk kunjungan kerja ke Luar Negeri.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim Pranaya Yudha Mahardika membenarkan bahwa untuk APBD 2026 tidak ada anggaran untuk kegiatan kunker ke luar negeri. Politisi muda ini mengatakan bahwa hal ini sesuai dengan moratorium yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo untuk tidak ada kegiatan ke luar negeri bagi para pejabat.
“Sesuai dengan moratorium yang dikeluarkan Presiden, kita tidak lagi mengajukan program kunker luar negri. Artinya ya tidak ada anggaran untuk kunker luar negri,” kata Yudha, Rabu (29/10/2025).
Politisi Golkar ini menegaskan DPRD Jatim sangat memahami kondisi yang terjadi terkait efeisensi anggaran dan juga pemotongan dana transfer pusat ke Jatim sebesar 2,1 triliun, ” Kita sangat paham kok dengan kondisi saat ini yang menuntut adanya efesiensi terutama untuk kegiatan yang sifatnya tidak urgent. Kita mengutamakan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat,” tambahnya.
Yudha mengakui bahwa tidak adanya kunker luar negri ini memang akhirnya berpengaruh terhadap tambahan literasi atas program pembangunan di Jawa Timur, “Misal kita mau membuat program transportasi massal yang terkoneksi dengan banyak jalur transportasi dari Bus ke stasiun kereta atau bandara yang ternyata butuh melihat langsung ke luar negri akhirnya ya materi literasinya jadi lebih sedikit,” kata Yudha lagi.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono yang dikonfirmasi soal dihapusnya anggaran kunker mengaku bahwa program kunker di tahun 2026, sudah berinisiatif meniadakan sejak Presiden Prabowo memerintahkan adanya efesiensi anggaran, “Keputusan penghapusan kunker luar negri ini bahkan sudah diputuskan sejak adanya perintah efesiensi. Bukan karena adanya pemotongan dana bantuan pusat sebesar 2,1 triliun ini,” ungkapnya
Politiisi PDIP ini menguraikan bahwa dengan kondisi saat ini, maka penganggaran yang sudah dilakukan untuk ditetapkan pada APBD 2026 akhirnya harus dirombak ulang, “pengaruh dari pemotongan ini mau tidak mau berpengaruh terhadap penggaran di banyak OPD. Akhirnya banyak program yang dibahas ulang menyesuaikan dana yang dimiliki. Anggaran makan dan minum , kegiatan ceremoni juga banyak dikurangi. Jangan sampai layanaan publik dan pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat terganggu,” jelasnya.
Deni mengakui dengan ketatnya anggaran membuat Jatim harus makin mengencangkan ikat pinggang agar semua bisa tetap berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, “Sebelum ada pemotongan TKD kan sudah lakukan efesiansi. Nah setelah ada potongan dana pusat makin kencang lagi. Kalau sebelumnya masih sisa 3 lobang, ikat pinggangnya makin kecil lagi tinggal 1 lobang,” kata Deni.
Terkait kunker ke luar negri, DPRD Jatim akan mencari solusi agar tetap bisa mendapat data komparasi dari negara yang dianggap layak jadi acuan misal dengan pola daring, “Kita putar otak jika harus dapat data yang diharapkan dari luar negri, misal dengan zoom meeting atau secara daring,” pungkasnya. Nang
