CIREBON, KANALINDONESIA.COM – Warga Perumahan D’Nirwana Harmoni, Desa Siliasih, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon, antusias menyambut kedatangan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, Kamis (30/10/2025).
Di perumahan tersebut, Maruarar atau yang akrab disapa Bang Ara, menyapa dan menyalami warga. Ia merasa senang melihat masyarakat berpenghasilan tidak tetap bisa punya rumah yang layak.
Maruarar menegaskan, rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi menjadi simbol nyata kehadiran negara bagi rakyat kecil.
“Kunjungan ini bukan hanya seremonial. Kami datang membawa semangat gotong royong agar rakyat punya rumah yang layak,” katanya.
Menurut Maruarar, pembangunan perumahan rakyat harus dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang, dan masyarakat.
Ia meminta pemerintah daerah berperan aktif dalam penyediaan lahan, infrastruktur dasar, dan percepatan proses perizinan.
“Pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan kerja sama lintas sektor agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat,” ucapnya menegaskan.
Dalam kunjungan tersebut, Maruarar didampingi CEO PMPLand Group, Yudho Arlianto, selaku pengembang Perumahan D’Nirwana Harmoni.
Ia menilai proyek perumahan itu selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang ingin memastikan seluruh rakyat, termasuk mereka yang tidak memiliki penghasilan tetap, dapat memiliki rumah.
“Presiden Prabowo berkeinginan agar rakyat yang tidak punya gaji pun berhak memiliki rumah sendiri, tanpa memberatkan,” ujar Maruarar.
Bang Ara juga memberikan penilaian positif terhadap kualitas hunian di D’Nirwana Harmoni.
“Tadi saya bertanya kepada warga tentang fasilitas di sini. Semuanya bagus. Saya kasih nilai 8,5 untuk perumahan D’Nirwana Harmoni,” ujarnya.
Selain memuji kualitas perumahan, Maruarar juga memberikan apresiasi kepada PMPLand Group atas kepedulian sosialnya.
“Pengembangnya bagus, rendah hati, dan murah hati, seperti PMPLand. Mereka bahkan merenovasi rumah rakyat yang tidak layak huni dan tadi nyumbang Rp200 juta,” tuturnya.
Ia menambahkan, pemerintah terus menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah melalui berbagai kebijakan, termasuk pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi penerima rumah subsidi.
“BPHTB gratis ini bukti bahwa pemerintah berpihak kepada rakyat,” kata Maruarar.
Secara nasional, lanjutnya, pemerintah masih menghadapi tantangan besar dalam penyediaan hunian. Saat ini, sekitar 9,9 juta keluarga belum memiliki rumah, sementara 26,9 juta unit rumah tercatat tidak layak huni.
Karena itu, pemerintah menargetkan pembangunan rumah subsidi dan program renovasi dilakukan secara bertahap.
“Tahun ini target renovasi 45 ribu rumah, dan tahun depan meningkat menjadi 400 ribu rumah,” ungkapnya.
