SURABAYA KANALINDONESIA COM – Kebijakan Pemerintah Pusat yang memotong dana bantuan pusat atau Transfer Keuangan Daerah (TKD) diakui oleh Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim adalah sebuah pukulan telat untuk Jawa Timur.

Mau tidak mau daerah harus berjibaku mengotak-atik anggaran agar mencukupi kebutuhan dalam 1 tahu ke depan atas banyak program yang sudah di rencanakan dalam APBD Jatim 2026. Sesuai informasi yang berkembang Jawa Timur mengalami penurunan Rp 2,1 triliun
Pranaya Yudha menyebutkan Pemprov dan DPRD Jatim harus segera mencari solusi cepat untuk menutup kebutuhan anggaran yang terkoreksi.

Yudha mengusulkan pengurangan anggaran untuk kebutuhan makan minum (mamin) saat rapat kerja. Serta mengahpus anggaran pengadaan mobil dinas.

“Harus ada pengurangan dan berhemat untuk mamin. Termasuk kebijakan tidak adanya pendagaan kendaraan dinas untuk eksekutif maupun legislatif,” tegas Yudha.

Meski begitu tidak hanya berpikir mengurangi anggaran untuk program tertentu, Politisi Partai Golkar ini, mengingatkan Pemprov Jatim (eksekutif dan legislatif) agar juga inovatif mencari celah lain menambah anggaran, salah satunya lewat bagi hasil cukai

“Namun juga bagaimana menghemat anggaran yang memang terkoreksi. Termasuk mencari cara menaikkan PAD. Kami mengajukan cukai rokok SKM3 untuk berjuang ke pemerintah pusat. Hari ini, yang tadinya ilegal bisa mengurus bea cukai resmi bisa menjadi target PAD Jawa Timur. Kami hitung bagi hasil dari pemerintah pusat bisa naik mencapai Rp 1,5 triliun,” kata Yudha.

Politisi yang dekat kelompok muda Jatim ini, mengakui proyeksi lain adalah mendorong BUMD Jawa Timur untuk ikut menaikkan PAD Jawa Timur. “Jangan kalah dengan kontribusi BUMD di Jateng. Jawa Timur harusnya juga sanggup meningkatkan PAD melalui BUMD,” ujar dia.

Karena itu, Fraksi Golkar mendorong pansus evaluasi BUMD. Upaya itu, untuk meningkatkan setoran APBD Jawa Timur. “Jatim menyentuh target PAD dari BUMD mencapai Rp 500 miliar saja belum,” sebut Yudha.

Senada pakar politik Unesa Dr Moch Mubarok Muharam menyebutkan, berkurangnya setoran dana transfer dari pemerintah pusat. Karena ada beberpa kegiatan nasioanal. Yaitu makan begizi gratis (MBG) dan sekolah rakyat (SR). Karenanya, doktor ilmu politik ini mendorong Pemprov Jatim dan DPRD Jawa Timur lebih berani melakukan koreksi APBD 2026 dengan melakukan sejumlah langkah. “Upaya ini, agar tidak memberatkan kekuatan APBD Jawa Timur yang terus berkurang,” tandas Dr Mubarok. Nang