BANGKALAN, KANALINDONESIA COM: Belasan massa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat Pusat Analisa Kajian Informasi Strategis ( LSM Pakis). Saat berunjuk rasa digedung wakil DPRD Kabupaten Bangkalan – Jatim. Mendesak agar inspeksi mendadak ( sidak) adanya dugaan penyimpangan pengerjaan proyek pengaspalan di dua titik, tepatnya di Kecamatan Arosbaya dan Jalan Kartini Kota Bangkalan), tidak berhenti sampai disitu saja. Sebab secara keseluruhan ada 53 titik proyek pelaksanaan pengaspalan jalan di Kabupaten Bangkalan, belum disidak.

“Jangan hanya 2 titik yang di sidak, tetapi semuanya di 53 titik pengerjaan pengaspalan jalan di Bangkalan, harus di sidak. DPRD Bangkalan jangan tebang pilih, ” ujar koordinator lapangan ( korlap) LSM Pakis,
Abdurahman Tohir, Rabu, 1 Oktober 2025 bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Panca Sila.

“Apalagi jika ditemukan kontraktornya nakal dilapangan, langsung di blacklist aja,” usulnya.

Lebih lanjut, Pakis mendesak agar wakil rakyat di DPRD Bangkakan membentuk pansus. Tujuanya, untuk menyelidiki pengerjaan proyek yang diduga bermasalah. Termasuk bersurat dan mengusulkan ke Menkeu, BPKP dan BPK. agar dilakukan audit (pemeriksaan) menyeluruh terhadap pengunaan anggaran tahun 2025.

“Agar semuanya menjadi jelas, ” usulnya

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Bangkalan, Reza Teguh Wibowo mengatakan semua aspirasi dari masyarakat akan ditindak lanjuti. Terkait untuk bersurat ke Menkeu, BPKP dan BPK , kata Reza, pihaknya masih menunggu surat resmi dari pimpinan DPRD Bangkalan.

“Yang pasti, Komisi III sudah memberi rekomendasi kepada Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan, ” ucap Reza!

“Komisi III berkomitmen akan melanjutkan sidak keberikutnya, agar dinilai tidak tebang pilih, ” pungkasnya.

Reporter: sumaryanto_kanalindonesia.com