TUBAN, KANALINDONESIA.COM: Ratusan warga dari Desa Remen dan Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, kembali mendatangi pintu masuk PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), Senin (27/10/2025). Aksi demonstrasi itu menuntut perusahaan memberikan kompensasi bagi ribuan warga pasca-insiden kebakaran pompa yang sempat memicu kepanikan massal beberapa waktu lalu.

Selain kompensasi, massa juga menyoroti minimnya kesempatan kerja bagi warga lokal dan buruknya komunikasi perusahaan dengan masyarakat sekitar.

Koordinator aksi, Sutrisno, menyebut tuntutan utama warga adalah pemberian kompensasi berupa paket sembako senilai Rp300 ribu per kepala keluarga (KK). Meski insiden tidak menimbulkan korban jiwa, warga menilai dampak psikologis dan kesehatan cukup terasa.

“Anak-anak, termasuk keponakan saya, trauma melihat asap hitam dari flare. Mereka ketakutan. Ini contoh kecil dari dampaknya,” ujarnya.

Sutrisno menambahkan, beberapa warga mengalami gangguan kesehatan seperti diare dua hari setelah kejadian. Dari data yang dihimpun, jumlah penerima kompensasi yang diusulkan mencapai sekitar 2.000 KK, terdiri dari 1.200 KK di Desa Remen dan 780 KK di Desa Tasikharjo.

Selain kompensasi, warga juga menuntut agar TPPI memprioritaskan tenaga kerja lokal organik dalam setiap proses rekrutmen. Mereka menilai selama ini kesempatan kerja lebih banyak diatur oleh Kilang Pertamina Internasional (KPI), sehingga warga sekitar sulit mendapatkan peluang.

“Kami hanya minta ada skala prioritas, misalnya dua persen untuk warga lokal,” tegas Sutrisno.

Massa juga menuntut pengaktifan kembali fungsi humas TPPI sebagai jembatan komunikasi dengan masyarakat. Mereka menilai selama ini saluran komunikasi perusahaan terasa tertutup dan tidak menampung aspirasi warga secara terbuka.

“Kami ingin humas aktif lagi dan ada kuota humas. Komunikasi selama ini sangat kurang,” tambahnya.

Dalam aksinya, warga menolak ajakan audiensi tertutup dari manajemen TPPI. Mereka khawatir pertemuan di ruang tertutup akan menimbulkan kecurigaan dan kesalahpahaman.

“Kami ingin audiensi terbuka di balai desa agar masyarakat tahu hasilnya. Jangan sampai ada fitnah,” kata Sutrisno.

Warga juga menyuarakan kekhawatiran terhadap kondisi fasilitas pabrik yang dinilai sudah menua dan rawan insiden.

“Pabrik ini berdiri sejak 1997 dan beroperasi sejak 2004. Banyak jalur pipa yang harus diperbaiki. Kami takut kebakaran seperti kemarin terulang,” ujarnya.

Menanggapi aksi tersebut, Area Manager CSR & Comrell TPPI, Tinoto Hadi Sucipto, menyebut perusahaan telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan masyarakat, difasilitasi oleh Forkopimca dan BPBD Tuban. Namun, dua tuntutan utama kompensasi dan tenaga kerja lokal masih menjadi pembahasan.

“Sejak pertemuan pertama hingga ketiga, warga tetap menyampaikan dua tuntutan utama itu,” jelas Tinoto.

Pihak TPPI menyatakan terbuka terhadap penyelesaian, namun menilai perlu adanya mediator independen agar hasil pembahasan lebih objektif dan bisa diterima semua pihak.

“Kami berharap ada pihak ketiga yang bisa menilai secara objektif tuntutan warga,” ujarnya.

Terkait nominal kompensasi Rp300 ribu per KK, Tinoto menegaskan angka itu belum pernah disampaikan secara resmi kepada perusahaan. Soal kemampuan perusahaan memenuhi nilai tersebut, ia menyebut masih perlu kajian dan justifikasi teknis.

Sementara itu, untuk menghindari kejadian serupa, TPPI telah melakukan evaluasi dan perbaikan sistem keamanan operasional.

“Kami sudah melakukan evaluasi menyeluruh. Sistem keselamatan terus ditingkatkan agar kejadian seperti kemarin tidak terulang,” tegas Tinoto.

Hingga berita ini diturunkan, massa masih bertahan di lokasi aksi. Mereka berencana melanjutkan demonstrasi hingga empat hari ke depan, bahkan mengancam mendirikan tenda di dua pintu utama jika belum tercapai kesepakatan.(Tim)