SURABAYA KANALINDONESIA COM – Bergulirnya Pansus BUMD Jatim yang dibentuk melalui Sidang Paripurna DPRD Jawa Timur belum menetapkan siapa yang akan menjadi Ketua Pansus BUMD ini.
Sejumlah Isyu muncul termasuk apakah akan menggunakan pola kultur yang selama ini berjalan yaitu bergiliran sesuai jumlah kursi fraksi yang ada di DPRD Jatim atau kah melalui mekanisme voting anggota. Jika melihat giliran urut (kultur) yang berlaku selama ini, yang berhak menjadi ketua Pansus adalah dari Fraksi Partai Demokrat. Secara psikologis tentu Demokrat punya kepentingan untuk tetap menjaga wajah dari pemerintah provinsi Jawa Timur mengingat Ketua DPD Demokrat adalah Emil Elestianto Dardak yang juga wakil Gubernur Jawa Timur.
Secara realita Pansus ini adalah sebuah koreksi atas kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dimana Dewan menilai Pemprov gagal menata BUMD sehingga tidak mampu memenuhi target PAD dan dinilai kalah jauh dengan Jawa Tengah yang mampu menghasilkan hampir 2 kali lipat PAD Jatim dari BUMD. Tentu Demokrat punya kepentingan untuk membuat pansus ini tidak berdampak negatif pada pemerintahan Khofifah-Emil
Ketua Fraksi Partai Golkar Pranaya Yudha Mahardika yang juga anggota Pansus BUMD dikonfirmasi terkait siapa yang berhak menjadi ketua Pansus mengaku belum tahu mekanisme yang akan digunakan.
“Belum tahu mas, kan kita belum rapat. Tadi setelah paripurna kita gak jadi rapat karena agenda dewan Sangat padat,” kata Yudha, Senin (3/10/2025).
Saat ditanya kemungkinan bukan Demokrat yang akan memimpin Pansus, Yudha mengaku menunggu hasil pertemuan para anggota Pansus, “kita tunggu saja nanti kalau sudah rapat. Kalau ada yang menyebut belum tentu Demokrat ya bisa saja. Itu kan tergantung dari hasil pertemuan apakah menggunakan sesuai urutan atau dipilih. Kan kita tidak tahu kepentingannya apa. Kalau Golkar kan jelas untuk meningkatkan PAD ini urusannya kan APBD ya. Makanya perlu dibahas di rapat,” tambah Yudha
Pembentukan Pansus BUMD ini dipicu dari berkurangnya jumlah APBD Jatim akibat pemotongan TKD oleh Pemerintah pusatz sehingga akhirnya semua diminta untuk berinovasi agar PAD meningkat untuk menutupi kebutuhan akibat dipotongnya dana Transfer ke Daerah oleh pemerintah pusat. “Awalnya Banggar yang merekomendasikan pembentukan pansus, baru setelah itu Fraksi Golkar lewat PA Fraksi yang mendorong agar dibentuk Pansus,” kata Yudha lagi.
Sementara itu Anggota Pansus dari Fraksi Demokrat Dedi Irwansyah mengatakan sesuai urutan memang harusnya Demokrat, “Sesuai kultur yang selama ini ada kan ya Demokrat. Insyaallah Dokter Agung,” ungkap Dedi.
Apakah Demokrat rela jika Ketua pansus kali ini diambil fraksi lain karena dinilai sangat penting Dedi mengatakan semuanya tergantung dari Fraksi-Fraksi yang lain dan secara diplomatis menyebut pasti setiap fraksi punya kepentingan masing-masing, “Semua punya kepentingan masing-masing ya kita tunggu saja. Kalau Demokrat sih inginnya memperbaiki PAD dari BUMD. Karena yang memang terlihat mencolok ya soal PAD sendiri. Meski kita berharap ada cara lain untuk membenahi. Tapi sudah terbentuk pansus duluan,” pungkasnya. Nang
