Penguatan inspektorat dan whistleblowing system (WBS) dengan memperkuat inspektorat daerah sebagai polisi internal. Beri mereka wewenang penuh (dan anggaran) untuk melakukan audit tanpa pandang bulu. Luncurkan kembali WBS yang kredibel, di mana ASN dan masyarakat bisa melapor dengan aman (anonim) dan laporannya pasti ditindaklanjuti.
Segera lakukan digitalisasi zona merah, dengan memerintahkan sapu bersih di area yang rawan korupsi (perizinan, pengadaan barang/ jasa, Dinas PUPR, BPKAD). Paksa semua pelayanan menggunakan sistem digital (misal, OSS untuk izin, e-katalog untuk pengadaan) untuk memutus pertemuan fisik dan potensi negosiasi di bawah meja.
Ofensif Diplomasi (Menjaga Kepercayaan Dunia). Ini adalah bagian paling krusial. Plt. Bupati harus memisahkan oknum pemerintah dari kekuatan rakyat, budaya, dan kreativitas.
Diplomasi kultural proaktif ke UNESCO, jangan menunggu ditanya. Plt. Bupati harus segera mengirimkan surat resmi (draf bisa dibantu tim ahli/ Kemenlu/ Kemendikbud) kepada Sekretariat UNESCO di Paris (melalui Komisi Nasional UNESCO Indonesia) dan Sekretariat Jaringan Kota Kreatif UNESCO (UCCN).
Isi Surat: mengakui adanya masalah hukum di level pemerintahan. Menegaskan bahwa pencapaian UCCN dan status Reog (ICH) adalah milik rakyat dan komunitas kreatif Ponorogo, bukan milik oknum pejabat.
Memberi jaminan bahwa komitmen (action plan) yang diajukan ke UCCN dan rencana aksi pelestarian reog akan berjalan dua kali lipat lebih kuat di bawah kepemimpinan baru yang bersih.
Bentuk Dewan Penjaga Marwah, Plt. Bupati tidak bisa sendirian. Dia harus segera merangkul dan tampil bersama para maestro reog dan tokoh budayawan, dengan menunjukkan bahwa penjaga asli reog tetap solid. Menunjukan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif (UCCN) bahwa komunitas kreatif tetap bergerak. Minta dukungan moral dan pemikiran dari kampus.
Sesegera mungkin mengadakan sarasehan agung atau konferensi pers bersama mereka. Biarkan para maestro reog dan pelaku kreatif yang berbicara kepada dunia, bahwa budaya dan kreativitas Ponorogo tidak akan mati oleh korupsi.
Menjamu Investor (Business Continuity Guarantee) denhan mengumpulkan KADIN, HIPMI, dan investor yang sudah ada atau yang berencana masuk.
Pesan kunci, saya memahami kekhawatiran Anda. Tapi lihat ini sebagai hal positif penyakitnya sedang dibersihkan. Saya, Plt. Bupati, adalah jaminan Anda bahwa berinvestasi di Ponorogo sekarang akan lebih pasti, lebih transparan, dan bebas pungli. Sistem perizinan kami reset menjadi bersih.
Kuncinya adalah narasi. Plt. Bupati Lisdyarita harus mengubah narasi dari Kabupaten Korupsi menjadi Kabupaten yang berani membersihkan diri demi menjaga amanah budaya dunia. Dia harus memposisikan dirinya sebagai representasi dari Ponorogo yang bersih, kreatif, dan berbudaya yang sedang melawan oknum yang mencoreng nama tersebut.
