Sebagai Plt., kewenangan Lisdyarita terbatas, terutama dalam mengambil keputusan strategis terkait mutasi pejabat atau menandatangani perjanjian penting yang memerlukan persetujuan definitif. Hal ini akan memperlambat pelaksanaan proyek UCCN.
Ponorogo diprediksi akan mengalami fase stagnasi selama 6 hingga 12 bulan ke depan dalam implementasi program UCCN. Kelanjutan status Kota Kreatif UNESCO tidak akan dicabut secara langsung, tetapi Ponorogo akan ditempatkan di bawah pengawasan ketat.
Keberhasilan dalam jangka panjang akan sangat bergantung pada Kecepatan dan integritas Plt. Bupati dalam mengendalikan birokrasi dan melanjutkan program UCCN dengan transparansi penuh.
Dukungan Komunitas Seni untuk terus berkreasi dan menunjukkan kepada dunia bahwa semangat kreatif Ponorogo lebih besar daripada skandal politik.
Jika transisi kepemimpinan berjalan lambat dan kekosongan pejabat strategis berlarut-larut, proyek pembangunan Monumen Reog dan agenda internasional Ponorogo sebagai Kota Kreatif dunia terancam mati suri.
