TUBAN, KANALINDONESIA.COM: Para petani penyewa lahan di kawasan Mondokan, Kecamatan Tuban, tengah menghadapi situasi sulit setelah mengetahui lahan yang mereka garap selama bertahun-tahun akan ditarik dan dijadikan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat (SR). oleh pemerintah daerah.
Informasi mengenai penarikan lahan itu membuat mereka resah karena belum ada kepastian terkait kompensasi maupun nasib penghidupan mereka ke depan.
Di wilayah tersebut diketahui terdapat sekitar 40–50 petani yang selama puluhan tahun menggarap lahan seluas kurang lebih 35,1 hektare. Tanah eks bengkok itu menjadi tumpuan ekonomi keluarga mereka, mulai dari kebutuhan harian hingga biaya bertani.
Penarikan lahan dilakukan menyusul rencana Pemkab Tuban yang akan memanfaatkan area itu sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat (SR). Saat ini, SR masih menggunakan gedung Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) sebagai tempat kegiatan.
Bagi sebagian petani, seperti Sumiyatun, lahan tersebut merupakan mata pencaharian utama. Ia menggantungkan hidup dari hasil tanaman kangkung di area sewa yang selama ini menjadi satu-satunya sumber penghasilan. Hilangnya akses terhadap lahan itu membuatnya pasrah dan bingung mencari alternatif pekerjaan lain.
“Yo piye maneh, Cung, mbah nggih mboten saget nopo-nopo. Nek tanah niki sampun didamel sekolah rakyat nggih kulo mulung mawon,” ujar Sumiyatun.
Petani lain, Mashudi, juga merasakan hal serupa. Ia memahami lahan tersebut merupakan aset negara, namun realitas bahwa tanah itulah yang selama ini menopang kebutuhan keluarganya membuatnya berada dalam posisi dilematis.
“Banyak yang sambat, sebenarnya tidak setuju, Mas, tapi mau gimana lagi ini memang tanah negara,” ungkapnya dengan lesu.
Dalam setiap musim panen, ia rata-rata menghasilkan lima kuintal gabah, yang kemudian dipakai untuk konsumsi dan menutup biaya pupuk.
Sementara itu, pihak pemerintah setempat, Lurah Mondokan Adit Dharmawan menjelaskan, lahan eks bengkok tersebut sudah dilelang dan terdapat perjanjian kontrak sewa kepada para petani. Lahan-lahan tersebut disewakan dengan biaya Rp700 ribu per blok dengan luasan yang sama.
“Masyarakat sudah memahami kalau tanah itu tanah milik negara, jadi mereka sudah bersiap,” kata Adit saat ditemui, pada Selasa (18/11/2025).
Pemerintah kelurahan berencana memindahkan mereka ke beberapa lokasi, di antaranya lahan eks bengkok di barat SMAN 4 Tuban dan di selatan Jalan Letda Sucipto.
“Nantinya kita alihkan mereka menuju ke lahan-lahan eks bengkok lain seperti di baratnya SMAN 4 Tuban dan di selatannya jalan Letda Sucipto,” ungkapnya.
Pihak kelurahan memastikan proses pemindahan akan diupayakan seadil mungkin, termasuk menjaga agar luas lahan bagi setiap petani tidak berkurang. Pemerintah setempat juga masih merumuskan mekanisme pemindahan lahan sewa lainnya agar tidak menimbulkan kesenjangan di antara para penggarap.(Najib)
