TP2ED turut memperkuat sektor unggulan, rantai pasok, dan sinkronisasi program kabupaten/kota. Saat ini, 24 dari 38 daerah telah mengesahkan TP2ED melalui SK Kepala Daerah. Sinergi ini turut mendukung proyeksi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur 2025 di kisaran 4,7–5,5 persen, sekaligus memperkokoh posisi Jatim sebagai Gerbang Baru Nusantara, pemasok pangan bagi lebih dari 20 provinsi.
Dari sisi inflasi, Jawa Timur pada Oktober 2025 mencatat inflasi 2,69 persen (y-on-y) dan 0,30 persen (m-to-m), masih terjaga dalam rentang sasaran nasional (2,5±1 persen). Beberapa komoditas yang berpengaruh terhadap inflasi bulanan tsb antara lain andil emas perhiasan (0,23 persen), telur ayam (0,07 persen), dan cabai merah (0,04 persen).
Sepanjang 2025, Pemprov Jatim telah melaksanakan 160 Pasar Murah, 47 Gerakan Pangan Murah, dan delapan Gerakan Menanam. Pengendalian inflasi juga diperkuat melalui Kerja Sama Intra Provinsi (KIP) dan misi dagang antarprovinsi.
Pada aspek digitalisasi, implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Kartu Kredit Indonesia (KKI) Pemda, dan perluasan QRIS terus diperkuat sebagai bagian dari transformasi layanan publik.
“Digitalisasi bukan sekadar teknologi, tapi alat untuk memastikan pelayanan publik lebih cepat, mudah, dan akuntabel,” jelasnya.
Dalam forum HLM, Gubernur Khofifah bersama Kepala Perwakilan BI Jatim Ibrahim meluncurkan Portal Dashboard TPID sebagai platform pemantauan real-time terhadap inflasi dan program pengendaliannya. Sekaligus dilakukan kick off program TP2ED dalam rangka pengembangan ekonomi daerah.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah memberikan apresiasi kepada kabupaten/kota berprestasi dalam pengendalian inflasi, digitalisasi, dan penguatan sektor ekonomi daerah.
Di antaranya Kota Surabaya sebagai pelaksana operasi pasar dan GPM terbanyak; Kota Malang dengan etalase pengendalian inflasi terbanyak; Kabupaten Ngawi dengan korporasi petani terbanyak; Kabupaten Madiun dengan inovasi on-farm terinovatif; hingga Kabupaten Kediri sebagai inisiator kerja sama antar daerah terbanyak.
Sementara pada TP2DD, Kota Madiun meraih indeks ETPD tertinggi kategori kota; Kabupaten Bojonegoro mencatat capaian ETPD tertinggi; Bappeda Jatim dengan realisasi KKI tertinggi; serta Kabupaten Tulungagung memimpin indeks digital kabupaten.
“Ke depan, kita harus terus memperkuat ritme kolaborasi ini. Setiap kebijakan harus memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Jawa Timur. Fondasi sudah kuat, tugas kita adalah memastikan manfaatnya dirasakan hingga tingkat desa dan kelurahan,” pesan Khofifah.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Ibrahim menyampaikan apresiasi atas arahan Gubernur dan menyoroti peran TPID menjelang akhir tahun serta kesiapan menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri.
“Tim kami sudah menyiapkan langkah-langkah strategis agar ketersediaan bahan pokok dan pengendalian harga optimal. Digitalisasi TP2DD juga mendorong TP2ED agar ekonomi daerah tumbuh inklusif dan berkelanjutan, sejalan arahan Presiden,” tegasnya.
Ibrahim menegaskan komitmen Bank Indonesia mendukung semua program sinergi yang digagas Gubernur bersama Bupati dan Wali Kota se-Jawa Timur.
“Kami siap mendukung berbagai inisiatif agar setiap program berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
