Wakil Ketua KPK Johanis Tanak juga mengapresiasi tingkat kepatuhan daerah di Jawa Timur yang dinilai cukup baik. Menurutnya, komitmen aparatur di Jatim menunjukkan kesiapan untuk terus memperkuat ekosistem bersih.
“Yang niatnya kurang baik itulah yang kemudian bisa ditangani KPK atau aparat penegak hukum lain. Tapi saya yakin warga Jatim mengharapkan sistem birokrasi yang bersih,” ujarnya.
Tak lupa, Johanis juga mengingatkan bahwa hukum tertinggi sesungguhnya adalah nilai moral dan ketakwaan.
“Semua agama mengajarkan untuk tidak korupsi. Kalau semua patuh, sebenarnya kegiatan seperti ini tidak perlu. Tapi kebanyakan manusia sekarang justru tertarik pada hal-hal yang mengarah ke neraka,” katanya.
Hal senada disampaikan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Irjen Pol (Purn) Sang Made Mahendra Jaya. Ia mengatakan, sesuai peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki beberapa peran, diantarnya deteksi, identifikasi, analisis, dan evaluasi.
“Pelaksanaan APIP harus dilakukan sejak awal untuk memastikan pelaksanaan bebas dari penyimpangan dan akuntabel,” jelasnya.
Agar peningkatan kinerja dan peran APIP seimbang, maka yang menjadi dasar adalah regulasi. Sebab regulasi menjadi landasan hukum dan pedoman atau acuan dalam melaksanakan pekerjaan.
“Dalam konteks pembinaan dan pengawasan, terdapat mekanisme kerja yang dapat dilaksanakan secara top-down dan bottom-up. Untuk itu, pentingnya fokus pembinaan dan pengawasan di tahun 2026,” pungkasnya.
Turut hadir Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III Ely Kusumastuti, Inspektur Khusus Inspektorat Jenderal Kemendagri, Ihsan Dirgahayu, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur Edi Irwansa, Inspektur Provinsi Jawa Timur Hendro Gunawan, jajaran Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Sekretaris Daerah dan Inspektur Kabupaten/Kota se- Jawa Timur dan Ketua Komite Advokasi Daerah Jawa Timur Raeswanda T. Ade.
