JOMBANG, KANALINDONESIA.COM: Badan Gizi Nasional (BGN) menyoroti pentingnya koordinasi lintas instansi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu disampaikan Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik S. Deyang, saat melakukan kunjungan dan evaluasi pelaksanaan MBG di Jombang,

Dalam agenda yang digelar di Hotel Yusro, Nanik bertemu Forkopimda, Kasatpel, yayasan, hingga para mitra. Ia menegaskan, pelaksanaan MBG melibatkan 17 kementerian dan lembaga, sehingga koordinasi harus sejalan dari pusat hingga daerah.

“Tidak boleh ada titik SPPG muncul tiba-tiba tanpa koordinasi. Semua harus terintegrasi melalui Korwil, Korcam hingga Pemda. Kita ingin memastikan lokasi yang dibangun tepat, aman, dan sesuai standar,” tegas Nanik.

Menurutnya, titik dapur atau SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) wajib diketahui pemerintah kecamatan dan pemangku wilayah untuk menghindari kesalahan penempatan maupun risiko keamanan pangan.

Jombang Diapresiasi: 38 Titik SPPG Sudah Beroperasi

Nanik menyampaikan apresiasi atas capaian Jombang dalam pembangunan dan operasional titik SPPG. Berdasarkan data BGN, dari 133 kuota titik, Jombang sudah mengisi 77 titik, dengan 38 titik sudah operasional. Dari jumlah itu, 23 titik telah mengantongi SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi).

“Progress Jombang bagus sekali. Mulai dari komitmen mitra, kerja SPPI dan SPPG, hingga kesiapan lapangan. Mudah-mudahan Jombang tetap aman dan berjalan baik,” kata Nanik.

Ia menambahkan, pemerintah pusat akan membentuk kantor koordinasi lintas kementerian di daerah mulai 2026 untuk penyelarasan program MBG. Struktur Korwil hingga Korcam nantinya akan berada dalam satu wadah koordinasi agar pengawasan lebih ketat.

Koordinasi Ditekankan Juga Untuk Hadapi Risiko Penyimpangan

Nanik mengingatkan bahwa koordinasi bukan hanya soal administrasi, tetapi termasuk penanganan risiko keamanan pangan.

“Kalau terjadi keracunan, BGN tidak bisa bekerja sendiri. Harus bergerak bersama: Dinkes, Puskesmas, BPOM, Camat, Danramil, Polsek. Semua harus terlibat,” tegasnya.

Ia memastikan akan melakukan pengecekan lapangan jika ada laporan temuan program MBG bermasalah di Jombang.

Nanik juga mengingatkan bahwa lokasi SPPG tidak boleh berdekatan dengan TPS atau tempat yang berpotensi mencemari makanan. Jika ditemukan, titik tersebut wajib dipindahkan.

Harga Ayam dan Telur Mulai Naik, Jadi Tantangan Baru

Selain soal koordinasi, Nanik menyinggung kenaikan harga bahan pangan, terutama ayam dan telur, yang mulai terjadi di beberapa daerah termasuk Jombang.

“Ini harus diantisipasi karena titik SPPG semakin banyak. Kenaikan harga bahan pangan jadi tantangan tersendiri untuk keberlanjutan program,” ujarnya.

Saat ini, struktur Satgas MBG berada di bawah pimpinan Sekretaris Daerah (Sekda). Namun ke depan, komposisinya akan bergabung dengan unsur Dinkes, Dinas Pendidikan, Koperasi, Ketahanan Pangan, BPOM, dan lembaga lain dalam kantor koordinasi lintas kementerian/ lembaga.(Faiz)