LAMONGAN, KANALINDONESIA.COM: Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Pemerintah Kabupaten Lamongan menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Pendopo Lokatantra, Selasa (11/11/2025) pagi. Agenda ini diharapkan menjadi langkah strategis Pemkab Lamongan untuk memastikan stabilitas harga dan pasokan kebutuhan pokok di daerah.

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, membuka langsung kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa pengendalian inflasi memerlukan koordinasi lintas sektor serta pemahaman menyeluruh terhadap berbagai faktor penyebabnya.

“Pengendalian inflasi adalah tanggung jawab bersama. Upaya pengendalian tersebut dapat diawali melalui HLM, karena arah dan integrasi data bisa dilakukan,” Ungkap Bupati yang akrab disapa Pak Yes.

Menurutnya, HLM menjadi forum penting untuk menyatukan data dan informasi antara kementerian, lembaga, juga pemerintah daerah agar kebijakan pengendalian inflasi dapat dirumuskan secara efektif. Faktor-faktor seperti produksi, pasokan, distribusi barang, biaya transportasi, dan harga di pasar lokal menjadi fokus utama pembahasan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi year-on-year (yoy) Provinsi Jawa Timur pada Oktober 2025 tercatat sebesar 2,69 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,23. Sementara di Lamongan, inflasi melalui sister city mencapai 0,43 persen (bulan ke bulan) dan 2,83 persen (tahun ke tahun). Komoditas penyumbang inflasi terbesar di antaranya cabai rawit, cabai merah, dan minyak goreng.

“Angka inflasi masih terkendali, namun kita harus terus menekan agar tidak terjadi lonjakan. Terlebih saat Nataru berpotensi terjadi inflasi yang tinggi,” Tambah Pak Yes.

Untuk menjaga kestabilan harga, Pemkab Lamongan menyiapkan sejumlah strategi, diantaranya seperti penerapan Close Loop Economy hasil kolaborasi Koperasi Merah Putih dan WASILA guna mengefisienkan rantai pasok dan menjaga stabilitas harga. Pemerintah juga menggencarkan gerakan “Lamongan Menanam Pangan” dengan penanaman serentak cabai, bawang, dan hortikultura guna memperkuat ketahanan pangan rumah tangga.

Selain itu, optimalisasi cadangan pangan daerah akan dilakukan melalui sinergi antara Bulog, DKPP, dan Disperindag dengan dukungan Early Warning System dari BPS dan Bank Indonesia. Kerja sama antar daerah dalam wilayah Gerbangkertosusila juga digencarkan untuk memperlancar distribusi barang dan mengurangi disparitas harga.

Langkah lainnya mencakup integrasi data melalui dashboard TPID yang disinkronkan dengan aplikasi SIGAP untuk mempercepat pengambilan keputusan berbasis data. Pemerintah juga mendorong transparansi harga dan stok melalui forum komunikasi publik TPID agar dapat mencegah spekulasi dan panic buying.

“Seluruh OPD dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersinergi untuk melaksanakan strategi pengendalian inflasi di Kabupaten Lamongan. Selain itu kami juga bersinergi dengan Pemerintah Provinsi maupun pusat,” Pungkas Pak Yes.

Selain itu, Pemkab Lamongan juga menerapkan prinsip 4K (ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif) sebagai pedoman utama dalam menjaga kestabilan ekonomi daerah.

Dari sisi ketersediaan bahan pokok, Pimpinan Cabang Bulog Bojonegoro, Ferdian Darma Atmaja, memastikan bahwa stok beras di gudang Bulog Lamongan dalam kondisi aman. Hal ini ditopang oleh produksi padi daerah yang melimpah, Produksi beras di Lamongan mencapai 522.524 ton, sementara kebutuhan beras masyarakat sekitar 130 ribu ton.

Dengan kesiapan stok pangan dan strategi pengendalian inflasi yang terintegrasi, Pemkab Lamongan optimistis dapat menjaga stabilitas harga menjelang akhir tahun serta memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.