CIREBON, KANALINDONESIA.COM – Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali Nuswantara, Prabu Diaz, menegaskan siap turun tangan dan mengerahkan laskarnya apabila pemerintah daerah maupun institusi terkait bertindak sewenang-wenang dalam melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Sukalila Selatan, khususnya para pedagang figura yang berjualan di tepian Jalan Sukalila.

Prabu Diaz menyatakan bahwa dirinya mendukung penuh upaya pembangunan Kota Cirebon agar menjadi lebih indah dan tertata. Namun, ia menekankan agar pemerintah tetap mengedepankan nilai sosial, kemasyarakatan, dan kemanusiaan dalam proses penataan, terutama yang menyangkut keberlangsungan mata pencaharian para pelaku usaha kecil menengah (UMKM).

“Pembangunan itu penting, tapi jangan sampai mengorbankan hajat hidup orang banyak. Pemerintah saat ini sedang membina UMKM, jadi jangan malah dibinasakan,” tegasnya, Jumat (21/11/2025).

Ia mengkritik langkah-langkah yang dianggap tidak humanis dalam proses normalisasi Sungai Sukalila. Jika penertiban dilakukan tanpa dialog dan tanpa mempertimbangkan sisi kemanusiaan, Prabu Diaz menilai hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan atau kriminalisasi terhadap masyarakat kecil.

“Oleh sebab itu, saya mengimbau pemerintah daerah dan institusi terkait untuk mengedepankan dialog. Jangan main gusur begitu saja. Mereka itu manusia, bukan binatang,” ujarnya dengan nada tegas.

Prabu Diaz menegaskan, jika pemerintah tetap bersikap tidak humanis, pihaknya siap turun langsung untuk membela para PKL yang terdampak.

“Saya akan turun tangan untuk hal ini, pikirkan oleh mereka yang saat ini tiba – tiba jadi pejabat di kota Wali ini, melakukan langkah yg tidak sejalan dengan visi misi para leluhur dalam memakmurkan rakyat, jangan dengan bermodal kalimat relokasi, terus mereka senak sendiri bertindak. Relokasi juga pkl suruh bayar kan bukan gratis ? ” pungkasnya.