PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo menegaskan komitmen mereka untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berpihak pada penyandang disabilitas. Penegasan ini disampaikan dalam acara peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2025 di Gedung Cadika pada Sabtu (13/12/2025).

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Ponorogo, Bambang Suhendro, yang mewakili Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo Lisdyarita, menyampaikan bahwa momentum HDI harus menjadi titik pacu bagi semua pihak.

Bambang Suhendro menegaskan kembali prinsip pembangunan yang dianut Pemkab Ponorogo, yaitu “No One Left Behind.”

“Di hari yang penuh makna ini, izinkanlah saya menegaskan kembali komitmen Pemerintah Kabupaten Ponorogo, yaitu mendorong partisipasi penuh penyandang disabilitas di dalam setiap tahapan pembangunan dengan prinsip ‘No One Left Behind’,”ujar Bambang Suhendro.

Ia menjelaskan bahwa prinsip tersebut merupakan inti dari Sustainable Development Goals (SDGs) yang bertujuan menciptakan masyarakat adil dan sejahtera.

Bambang juga mengutip tema yang diusung “Menguatkan Harapan, Merubah Perubahan Inklusif Indonesia Emas: Kreatif, Inspiratif, dan Ramah Disabilitas.”

“Tema ini bersinergi dengan visi dan misi dalam mewujudkan Kabupaten Ponorogo Hebat. Kita menerjemahkan tema global menjadi aksi nyata yang konkret dan menyentuh,” tambahnya, menyerukan kolaborasi di semua bidang sosial, pekerjaan, kesehatan, dan pendidikan untuk menciptakan sistem yang ramah disabilitas.

Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, merespons langsung aspirasi komunitas dengan menjadikan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Disabilitas sebagai prioritas tahun depan.

“Komitmen kami adalah bagaimana menjamin anak-anak kita, saudara-saudara kita yang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan juga politik. Rancangan Perda tentang Disabilitas ini kami pastikan tahun depan menjadi prioritas,” tegas Dwi Agus Prayitno.

Ia menyatakan bahwa payung hukum yang kuat itu diperlukan agar komitmen Pemda terlaksana efektif dan menghilangkan segala bentuk diskriminasi.
Aspirasi Komunitas dan Harapan Tahun Depan
Sementara itu, Ketua Yayasan Ananda Mutiara Indonesia (YAMI), Totok Suhartoko, mewakili komunitas penyandang disabilitas, menekankan bahwa menciptakan lingkungan yang adil dan setara merupakan tanggung jawab kolektif.

Totok Suhartoko melaporkan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dan terus diperjuangkan komunitas, termasuk penyelenggaraan pemeriksaan mata gratis sebagai upaya merekomendasikan anak-anak untuk bersekolah; pengajuan usulan kuota penerimaan pekerja disabilitas sebesar 2% di seluruh lembaga pemerintah maupun swasta.

Secara khusus, komunitas menyampaikan harapan besar untuk peringatan HDI di tahun mendatang, meminta Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengambil alih penyelenggaraan secara penuh.

“Harapan kami untuk tahun depan, pelaksanaan atau penyelenggaraan HDI itu ditangani langsung oleh Pemerintah, oleh instansi terkait,” kata Totok Suhartoko.

Permintaan ini bertujuan mengakomodasi seluruh anggota dari berbagai organisasi penyandang disabilitas yang jumlahnya sangat banyak, sehingga semua dapat berpartisipasi dalam acara secara menyeluruh.

Bambang Suhendro menutup acara dengan seruan “Mari kita jadikan momen bersejarah di Indonesia kali ini sebagai titik pacu kita bersama. Kita wujudkan yang tidak hanya kuat di teorinya, tetapi juga bisa aktif dan inklusif praktiknya,” menuju Kabupaten Ponorogo yang Hebat, Harmoni, Elok, Bergas, Amanah, dan Bertaqwa.