INDRAMAYU, KANALINDONESIA.COM : Setelah puluhan tahun hidup dalam ancaman banjir rob, warga pesisir Eretan, Kabupaten Indramayu, kini mulai melihat harapan baru. Asa itu terlihat melalui rencana relokasi dan penataan kawasan yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Sebagai langkah awal dari upaya tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyalurkan Bantuan Tidak Terduga (BTT) kepada warga terdampak di Desa Eretan Wetan, Eretan Kulon, dan Kertawinangun, Kecamatan Kandanghaur. BTT ini digunakan untuk proses relokasi bagi rumah yang terkena rob.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang akeab disapa KDM, didampingi Bupati Indramayu Lucky Hakim, mendatangi secara langsung warga Desa Eretan Wetan.
Pada kesempatan itu, KDM menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menghadirkan hunian layak bagi masyarakat yang selama puluhan tahun tinggal di bantaran sungai dan kerap terdampak banjir rob.
“Sudah puluhan tahun tinggal di sini. Tahun depan kita siapkan rumahnya, yang penting sekarang pindah dahulu. Maksimal bulan Maret sudah mulai proses relokasi,” ujar KDM saat kunjungan ke Kantor Kecamatan Kandanghaur, Kamis (18/12/25).
Sejalan dengan komitmen tersebut, KDM menggagas pembangunan Kampung Nelayan Eretan sebagai kawasan percontohan relokasi bagi 207 keluarga. Sementara itu, sekitar 1.000 keluarga lainnya direncanakan menempati hunian vertikal yaitu rumah susun/apartemen.
Lahan relokasi disiapkan oleh Pemkab Indramayu, dengan dukungan Pemprov Jawa Barat dalam pembangunan rumah agar warga dapat tinggal di kawasan yang aman dan layak.
Sementara itu, Bupati Indramayu Lucky Hakim menjelaskan, penanganan banjir rob di kawasan Eretan dilakukan secara bertahap melalui sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat.
Lucky Hakim mengungkapkan, Pemkab Indramayu telah mengajukan penanganan tersebut kepada pemerintah provinsi dan pusat sejak beberapa bulan lalu.
“Pemerintah pusat telah menyetujui pembangunan tanggul penahan ombak dengan anggaran sekitar Rp500 miliar. BBWS juga akan melakukan pengerukan sungai dan penguatan tanggul agar air tidak meluap,” jelasnya.
Bupati Lucky menambahkan, dari sekitar 3.000 rumah terdampak, sebanyak 90 unit telah dibangun oleh Kementerian Sosial di atas lahan milik pemerintah daerah. Selain itu, akan disiapkan tambahan sekitar 200 unit rumah, termasuk melalui skema hunian rumah susun.
