Oleh: W. Arso, S.I.Kom
Penulis adalah:
- Pendiri dan pemilik media online kanalindonesia.com
- Pemegang sertifikat UKW Utama
- Ketua PWI Ponorogo
OPINI, KANALINDONESIA.COM: Meskipun Dewan Pers terus mendorong penguatan profesionalisme melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW), realita di lapangan menunjukkan potret yang kontras. Hingga saat ini, pemerintah pusat maupun daerah dinilai masih belum memberikan penghargaan yang layak bagi jurnalis yang telah menyandang status kompeten.
Banyak pihak menganggap sertifikat UKW seolah hanya menjadi “kertas formalitas” yang tidak mengubah cara pandang birokrasi terhadap insan pers.
Sejumlah jurnalis senior mengeluhkan kebijakan pemerintah yang masih menyamaratakan perlakuan antara wartawan yang sudah lulus UKW dengan mereka yang belum teruji kompetensinya.
Dalam banyak agenda pemerintahan, akses informasi dan kemitraan seringkali diberikan secara serampangan tanpa melihat latar belakang profesionalisme.
“Kami sudah menempuh ujian yang berat, mematuhi Kode Etik Jurnalistik secara ketat, dan diakui oleh negara melalui Dewan Pers. Namun, saat di lapangan, pemerintah masih melihat kami sebelah mata. Tidak ada bedanya dengan oknum yang membawa kartu pers namun tidak paham etika,” ucap Arso.
Sorotan tajam juga tertuju pada pola kerja sama publikasi di dinas-dinas terkait. Seringkali, anggaran media justru mengalir kepada pihak-pihak yang secara administratif tidak memenuhi standar kompetensi, namun memiliki kedekatan personal dengan pejabat.
Beberapa poin yang menjadi kritik utama terhadap pemerintah antara lain banyak instansi pemerintah tidak menjadikan sertifikat UKW sebagai syarat utama dalam verifikasi kemitraan media; wartawan kompeten seringkali justru dipersulit dalam mendapatkan data publik dibandingkan pihak yang hanya bersifat “humas” bagi pejabat; tidak ada perbedaan ruang atau fasilitas bagi jurnalis yang telah membuktikan profesionalismenya melalui jalur resmi.
Sikap abai pemerintah ini dikhawatirkan akan melemahkan semangat jurnalis muda untuk mengikuti UKW. Jika jurnalis yang berkompeten dan yang tidak berkompeten diperlakukan sama, maka standarisasi profesi yang dicita-citakan Dewan Pers sulit tercapai.
“Jika pemerintah terus memandang sebelah mata, jangan salahkan jika kualitas informasi yang beredar semakin keruh. Pemerintah seharusnya menjadi pihak pertama yang memvalidasi mana wartawan yang bekerja secara profesional dan mana yang tidak,” tegas Arso.
Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi instansi terkait untuk segera membenahi regulasi kemitraan pers agar lebih berpihak pada peningkatan mutu jurnalisme di Indonesia.
