Pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki peran krusial dalam mendukung ekosistem pers yang sehat. Berikut adalah langkah strategis yang seharusnya diambil: melalui Dinas Kominfo seharusnya memprioritaskan kerja sama diseminasi informasi dengan media yang wartawannya sudah tersertifikasi UKW. Ini bukan bentuk pembatasan, melainkan upaya menjamin akuntabilitas anggaran publik; mengingat biaya UKW secara mandiri cukup mahal bagi jurnalis di daerah, pemerintah dapat memfasilitasi pelaksanaan UKW melalui anggaran daerah dengan tetap menjaga independensi penguji dari Dewan Pers; protokol pemerintah harus mulai membiasakan standar bahwa hanya wartawan berkompeten yang dapat mengakses ring satu atau konferensi pers vital. Hal ini untuk menghindari menjamurnya “wartawan tanpa surat kabar” yang sering meresahkan pejabat publik dengan modus pemerasan.
UKW memang bukan satu-satunya penentu moralitas seseorang, namun ia adalah standar minimum yang membedakan antara pejuang informasi dengan pencari keuntungan pribadi di balik kartu pers. Kebebasan pers harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab. Tanpa kompetensi, kebebasan hanya akan melahirkan kekacauan informasi.
