Oleh: W. Arso, S.I.Kom
Penulis adalah: Ketua PWI Ponorogo dan Wartawan dengan sertifikat UKW Utama
OPINI, KANALINDONESIA.COM: Era digital telah membawa perubahan besar pada wajah pers Indonesia. Munculnya ribuan portal berita baru setiap tahunnya bak pedang bermata dua. Di satu sisi, akses informasi menjadi tak terbatas. Di sisi lain, kualitas jurnalisme justru berada di titik nadir akibat menjamurnya “wartawan instan” yang minim pemahaman etika.
Saat ini, jargon “siapa cepat dia dapat” seolah menjadi hukum rimba di dunia media daring. Tekanan untuk mengejar traffic dan AdSense membuat akurasi kerap dikesampingkan oleh para pelaku media yang lahir tanpa proses pelatihan mumpuni.
Akibatnya, banyak oknum di lapangan yang tidak memahami elemen dasar jurnalisme, seperti pentingnya verifikasi, prinsip keberimbangan (cover both sides), hingga pemisahan antara opini dan fakta.
Kondisi ini diperparah oleh budaya copy-paste melalui “jurnalisme kursi”, di mana berita diambil mentah-mentah dari media lain dan diunggah kembali dengan judul clickbait tanpa konfirmasi lapangan.
Fenomena ini berdampak buruk secara multidimensional terhadap kepercayaan publik. Berdasarkan data Digital News Report dari Reuters Institute, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap berita di Indonesia sering kali fluktuatif akibat banjir disinformasi.
Tanpa kurasi dari wartawan kompeten, hoaks dengan mudah menyusup dalam kemasan berita resmi, memicu polarisasi, dan merugikan media profesional yang telah berinvestasi besar pada riset.
Praktik plagiarisme digital ini tidak hanya melanggar Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik mengenai profesionalitas, tetapi juga berisiko melanggar UU Hak Cipta dan UU ITE.
Sebagai solusi konkret, penguatan kompetensi melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW) menjadi harga mati yang tidak boleh dianggap sekadar formalitas.
Hingga akhir 2024, jumlah wartawan yang tersertifikasi di Indonesia baru mencapai kisaran puluhan ribu dari total ratusan ribu orang yang mengaku sebagai jurnalis.
Pemilik media harus memprioritaskan investasi pada SDM melalui pelatihan berkelanjutan dibandingkan sekadar mengejar teknologi.
Selain itu, organisasi pers perlu lebih tegas dalam menegakkan sanksi bagi oknum yang terbukti melakukan pelanggaran etika berat atau plagiarisme secara berulang untuk menjaga kemurnian profesi.
Dari sisi konsumsi, masyarakat perlu didorong melalui program literasi media nasional untuk lebih selektif dalam memilih sumber informasi.
Masyarakat harus mulai terbiasa memeriksa kolom “Redaksi” dan “Pedoman Media Siber” pada situs berita untuk memastikan kredibilitasnya.
Solusi jangka panjang juga terletak pada inovasi model bisnis media; berpindah dari ketergantungan pada pageviews menuju model membership atau konten berkualitas tinggi yang berbayar.
Dengan demikian, media tidak lagi terjebak dalam pusaran berita murah dan instan, melainkan kembali pada fungsinya sebagai watchdog kepentingan publik.
Pada akhirnya, era digital tidak boleh membunuh nilai-nilai luhur jurnalisme. Kecepatan memang penting, namun integritas tetaplah panglima dalam setiap pemberitaan.
Melalui kolaborasi antara penegakan aturan oleh Dewan Pers, komitmen moral pemilik media, dan kecerdasan masyarakat dalam menyaring informasi, jurnalisme berkualitas dapat tetap tegak. Sebab, tanpa etika dan tanggung jawab, jurnalisme tidak lebih dari sekadar tumpukan kata tanpa makna yang kehilangan fungsinya sebagai penyuluh kebenaran bagi publik.
