INDRAMAYU, KANALINDONESIA.COM – Pemilihan Kuwu (Kepala Deasa) di Desa Cibereng, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, diduga melakukan beberapa pelanggaran prosedural dan administratif, Jumat (26/12/2025)
Hal itu disampaikan oleh Pengacara Ruslandi SH selaku kuasa hukum Kadam calon Kuwu nomor urut 2, ia mengungkapkan bahwa protes datang dari beberapa warga masyarakat yang ada di TPS, yaitu di TPS 8, TPS 10, dan TPS 6, serta TPS 4.
“Itu terjadi karena tidak adanya daftar hadir pemilih. Jadi, seharusnya kan begitu orang datang membawa surat undangan, tapi ini tidak dilakukan,” Katanya.
Menurutnya hal itu tidak dilakukan di 4 TPS itu, TPS 8, 6, 10, dan 4. Sampai sekirai berjalan 80 persen pemilih sudah menggunakan hak suaranya, barulah ada pemilih atau saksi dari nomor 2 ini, yang mempertanyakan kepada panitia Pilwu.
“Kok di sini tidak ada daftar hadir. Seketika itu juga panitia kaget dan mengakui adanya kelalaian,” Jelasnya.
Sehingga dibuatlah daftar hadir secara darurat menggunakan kertas dan pulpen sadanya, Ruslandi menduga bahwa nama-nama juga mungkin sumbernya dari DPT atau sumber lain yang tidak valid, sehingga dibuat daftar hadir darurat.
“Karena orang-orang ini sudah mencoblos dan sudah pulang ke rumah, maka caranya dia tandatangani satu persatu oleh panitia sendiri,” Katanya.
Ruslandi menuturkan bahwa orang yang masuk yang telah mencoblos di 4 TPS tersebut Validitasnya dipertanyakan, dengan jumlah pemilih dalam satu TPS. “Misalnya dalam satu TPS itu ada 350 atau 400. Ya, 80% dari itu, dari orang yang hadir menggunakan hak pilihnya,” Terangnya.
Menurutnya Karena sudah hampir sekitar satu jam lebih baru ditahui, Jadi sudah ratusan yang sudah menggunakan hak pilih tanpa mereka melakukan penanda tanganan daftar hadir.
Kemudian kata dia, selain itu ditemukan juga pelanggaran lainnya yaitu ada warga dari luar desa Cibereng yang ikut mencoblos di TPS 6, belakangan diketahui oleh saksi setelah melakukan pencoblosan.
“Setelah ditanyakan ternyata orang tersebut bukan warga Cibereng, bago kami yang ketahuan hanya satu namun yang tidak ketuhan kami tidak bisa memastikan,” Ujarnya.
Ruslandi berharap Tim yang dibentuk secara Khusus dan Adhoc oleh Bupati Indramayu, tidak hanya sebagai Penampung Rasa Kecewa tapi Esensinya dapat mengurai secara konferhensif berbagai pelanggaran baik sebelum maupun sesudah Pemilihan.
“Jika betul ditemukan adanya tanda tanda Penyelenggaraan Pemilihan yang menciderai prinsip pemilihan yaitu Jujur, Adil, Transparan dan Akuntable HARUS dilakukan Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS yang terbukti Lalai dan tidak menerapkan standar aturan,” Pungkasnya.
